POJOKSATU.id, JAKARTA — Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Pemilu 1999 hingga 2019 diwarnai kecurangan. Kemungkinan Pemilu 2024 juga tak terlepas dari itu.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari buka suara menanggapi pernyataan dari Mahfud MD ini.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari mempersilahkan wartawan untuk menanyakan langsung kepada Mahfud MD apa maksud dari pernyataan tersebut.

“Jangan tanya saya, tanya Pak Mahfud ‘maksudnya apaan Pak’. Kalau saya menafsirkan pernyataan beliau saya khawatir saya salah,” kata Hasyim kepada wartawan di Gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/5).

Meski begitu, Hasyim menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan banyak strategi untuk mengantisipasi potensi kecurangan pada Pemilu 2024 nanti.

Antara lain dengan menerapkan sistem informasi penghitungan suara (situng) yang sudah dibuat sejak Pemilu 2019, dan akan digunakan kembali pada Pemilu 2024 mendatang.

Situng ini merupakan pengembangan dalam scan C1 yang diterapkan pertama pada Pemilu 2014.

Dalam hal ini, petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) menscan C1 dan diupload ke website KPU untuk dipublikasikan dalam tabulasi.

“KPU juga melakukan verifikasi, apakah hitungannya sudah benar atau tidak. Kalau ada tuduhan, ‘Hitungannya enggak bener, kok dipublikasi?’ Memang kita publikasikan apa adanya, senyatanya. Kalau memang salah, supaya publik juga tahu bahwa ada hitungan yang salah,” tegasnya.

Tak hanya itu, Hasyim juga menegaskan pihaknya siap membuka ulang kotak suara jika terdapat komplain hasil penghitungan suara pada pencoblosan nanti.

“Kalau masih ada yang komplain atau menganggap problem hasil penghitungan di TPS, pengalaman tahun 2019 kemarin, kita perintahkan buka kotak suara di TPS yang dimaksud,” kata Hasyim.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan bahwa potensi kecurangan masih bisa terjadi di Pemilu 2024.

Menurutnya, dalam penyelenggaraan pemilu lima kali terakhir masih belum bisa lepas dari yang namanya kecurangan.

“Apakah besok (Pemilu 2024) ada kecurangan? Sudah pasti ada. Karena sudah lima kali pemilu kita 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019 curang terus,” kata Mahfud saat menjadi pembicara di Seminar Nasional Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta), Selasa (23/5).

Mahfud MD tidak membantah bakal adanya kecurangan di Pemilu 2024. Namun Mahfud mengklaim pelaku kecurangan bukan dari pemerintah.

“Saya mengatakan begini, apakah pemilu kita itu akan bebas dari kecurangan? Tidak. Pemilu itu pasti diwarnai kecurangan, yang kemarin (2019) dan yang besok (2024),” kata Mahfud lagi.

Mahfud yakin betul Pemilu 2024 bakal diwarnai kecurangan karena berkaca dari gelaran pemilu-pemilu sebelumnya sejak era reformasi.

Mulai dari Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, hingga Pemilu 2019 selalu ada kecurangan.

Hanya saja, lanjut dia, pihak yang melakukan kecurangan pada pemilu usai reformasi berbeda dengan pemilu era Orde Baru.

Pada rezim Soeharto, kecurangan dilakukan oleh Pemerintah. Jumlah suara yang diperoleh partai politik diatur sedemikian rupa oleh pemerintah ketika itu.

Sedangkan pada pemilu pasca-reformasi, lanjut dia, bukan lagi pemerintah yang melakukan kecurangan.

“Yang curang sekarang itu adalah peserta pemilu sendiri. Bukan pemerintah,” kata Mahfud MD.(ikror/pojoksatu)