Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) membentuk gugus tugas bersama untuk mengkaji isu-isu strategis, seperti geopolitik, Papua, demokrasi, hingga Ibu Kota Nusantara.

Pembentukan gugus tugas itu tertuang dalam nota kesepahaman yang ditandatangani bersama di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan KSP, Lemhannas, dan Setjen Wantannas yang berada di bawah Presiden memiliki peran strategis sehingga berkepentingan dan memiliki urgensi mengelola isu geopolitik, Papua, demokrasi, dan Ibu Kota Nusantara.

“Isu-isu tersebut bisa menjadi game changer ke depan, akan memengaruhi jalannya pemerintahan, efektivitas pelayanan publik, serta macam-macam aspek penyelenggaraan negara,” ujar Moeldoko dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa.

Turut hadir dalam pelaksanaan penandatanganan MoU, yakni Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto dan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) Laksamana Madya (Laksdya) TNI Dadi Hartanto.

Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto menyampaikan apresiasi atas rekomendasi sinergi dengan KSP dan Setjen Wantannas.

. Moeldoko: Pemerintah menaruh perhatian besar pada transisi energi
. Moeldoko: Papua tidak berkurang dalam proses pembangunan

Andi berharap sinergi yang dilakukan antarlembaga yang memang memiliki interaksi strategis langsung dengan Presiden akan mengubah faktor-faktor yang saat ini dilalui.

“Dengan demikian, kita tidak gagal dalam pelaksanaan tugas dan selalu siap menghadapi keadaan strategis,” ujar Andi.

Sementara itu Sesjen Wantannas Dadi Hartanto memandang nota kesepahaman yang ditandatangani adalah hal nyata yang bisa dipakai untuk bekerja sama dan meningkatkan koneksi antara KSP, Lemhannas, dan Setjen Wantannas dalam mengoptimalkan pengendalian program-program serta penanganan struktural agar dapat berkontribusi secara signifikan demi keberlangsungan pembangunan bangsa dan negara.

“Melalui kerja sama ini kami siap mengikuti dan efisien demi kebutuhan bersama dalam menghadapi tantangan, mencari solusi, dan berkontribusi secara signifikan,” kata Dadi Hartanto.

Dalam waktu dekat, gugus tugas yang dibentuk melalui nota kesepahaman itu akan mulai bekerja dalam mengkaji isu geopolitik, Papua, demokrasi, dan Ibu Kota Nusantara secara multidisipliner dan multipihak untuk memberi masukan strategis kepada Presiden Joko Widodo serta kementerian dan lembaga terkait dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan berbagai isu tersebut.

Gugus tugas tersebut akan dikendalikan langsung oleh Wakil Gubernur Lemhannas selaku Ketua Pelaksana bersama Deputi V Kepala Staf Kepresidenan selaku Wakil Ketua Pelaksana I, Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas selaku Wakil Ketua Pelaksana II, dan Deputi Pengembangan Setjen Wantannas selaku Wakil Ketua Pelaksana III.

 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2023