Jakarta, Gatra.com - Fraksi Partai Demokrat dan fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), melontarkan kritisi atas rencana pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kedua fraksi itu pun meminta pemerintah untuk menunda rencana pembangunan itu.

"Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk terus mendorong terjadinya belanja negara yang bersifat result based dan memiliki multiplier effect, sehingga anggaran yang sifatnya non prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda," ujar Rizki perwakilan fraksi demokrat, Aulia R. Natakusumah dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Jakarta, pada Selasa (23/5).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat paripurna ke-24 Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023 pada hari ini, Selasa (23/5). Rapat itu dengan agenda penyampaian pandangan fraksi terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM dan PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2024.

Baca Juga: AHY Soroti Pembangunan IKN dan Kereta Super Cepat Jakarta-Bandung

Rizki Aulia R. Natakusumah, meminta agar pemerintah lebih mendorong terjadinya belanja negara yang berbasis pada hasil dan memiliki dampak ganda bagi masyarakat, serta mengambil langkah penundaan untuk anggaran non prioritas.

Rizki juga menyarankan agar pemerintah untuk terlebih dahulu mengalihkan anggaran dan fokus pada sejumlah isu genting yang terjadi di masyarakat. Beberapa di anatranya seperti stabilitas harga, kebutuhan pokok dan energi, untuk masyarakat kecil yang menempati desa dan perkampungan di Indonesia.

Sementara itu, Perwakilan fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin juga menyampaikan usul penundaan pembangunan proyek IKN Nusantara. PKS menyarankan pemerintah untuk terlebih dulu fokus mengalokasikan anggaran guna pembangunan lain yang berkeadilan bagi masyarakat.

Baca Juga: Demokrat Beri Sinyal Koalisi Nasdem-PKS, Usung Anies Presiden?

"Fraksi PKS berpandangan bahwa pemerintah lebih baik menunda pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN, sehingga belanja tersebut dapat difokuskan kepada pemulihan daya beli masyarakat, peningkatan kesejahteraan, peningkatan infrastruktur pertanian, dan belanja yang berkeadilan lainnya," kata Andi Akmal.

Diketahui, Ibu kota negara Indonesia direncanakan untuk dipindahkan dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur pada 2024 mendatang. Pembangunan IKN Nusantara pun telah dimulai sejak 2022 silam, dan tahap pertama pembangunannya disebut akan rampung pada 2024 nanti.

5