"Harapan kami masalah yang ada di Kota Parepare dalam hal partisipasi masyarakat menjadi perhatian khusus untuk lintas sektor untuk lebih ditingkatkan lagi dan pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif dapat merata dan berkesinambungan di seluruh lintas sektor terkait,"

RAKYATKU.COM, PAREPARE - Pemerintah Kota Parepare menggelar Aksi 3 Rembuk Stunting Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi Kota Parepare Tahun 2023 yang berlangsung di Hotel Bukit Kenari, Parepare pada Selasa (23/5/2023).

Wakil Wali Kota Parepare yang juga selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Parepare, H Pangerang Rahim hadir sekaligus membuka Rembuk Stunting.

Turut hadir Tenaga Ahli Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TPPS) Sulawesi Selatan, dr Djunaidi Dachlan, Tenaga Ahli Tim INEY 5 Biro Bangda Pemprov Sulsel, serta Kepala BPS Parepare.

Baca Juga : Taufan Pawe Jadi Narasumber Sekolah Pimpinan Bank Indonesia

Baca Juga : Taufan Pawe Sukses Antar Pemkot Parepare Raih WTP Tujuh Kali

Jajaran Pemkot Parepare hadir Sekda H Iwan Asaad, para Asisten, para Kepala SKPD di antaranya Kepala Dinas Kesehatan Rahmawaty Natsier, Kepala Dinas PPKB Dr Hj Halwatiah, para Camat dan Lurah, serta stakeholder terkait.

Wakil Wali Kota Parepare yang juga selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Parepare, H Pangerang Rahim hadir sekaligus membuka Rembuk Stunting.

Turut hadir Tenaga Ahli Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TPPS) Sulawesi Selatan, dr Djunaidi Dachlan, Tenaga Ahli Tim INEY 5 Biro Bangda Pemprov Sulsel, serta Kepala BPS Parepare.

Baca Juga : Taufan Pawe Jadi Narasumber Sekolah Pimpinan Bank Indonesia

Baca Juga : Taufan Pawe Sukses Antar Pemkot Parepare Raih WTP Tujuh Kali

Jajaran Pemkot Parepare hadir Sekda H Iwan Asaad, para Asisten, para Kepala SKPD di antaranya Kepala Dinas Kesehatan Rahmawaty Natsier, Kepala Dinas PPKB Dr Hj Halwatiah, para Camat dan Lurah, serta stakeholder terkait.

Wakil Wali Kota (Wawali) Parepare Pangerang Rahim dalam sambutan menekankan pentingnya kerja terintegrasi, kolaborasi lintas SKPD dalam upaya mempercepat penurunan stunting.

"Melalui Rembuk Stunting ini merupakan suatu langkah penting yang dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intevensi pencegahan dan penurunan stunting dilakukan secara bersama-sama antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor atau lembaga non pemerintah dan masyarakat," kata Pangerang.

Baca Juga : Jelang Play Off Liga Champions Asia, Taufan Pawe Kembali Benahi Stadion GBH Parepare

Pangerang mengemukakan, dalam kegiatan ini yang harus disampaikan yaitu program dan kegiatan penurunan stunting yang akan dilakukan pada tahun berjalan serta komitmen Pemerintah Daerah dan OPD terkait untuk program kegiatan penurunan stunting yang akan dimuat dalam RKPD/Renja OPD tahun berikutnya. Karena itu, informasi hasil Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan juga akan menjadi bagian yang dibahas dalam Rembuk Stunting ini.

Pangerang mengungkapkan, dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi stunting ditetapkan target yang harus dicapai sebesar 14% pada 2024. Sementara Parepare prevalensi stunting berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 sebesar 24,8% dan di tahun 2022 naik menjadi 27,1%.

"Menjadi pekerjaan berat bagi Kota Parepare untuk menurunkan dalam jangka 2 tahun mencapai 14% target nasional. Sedangkan menurut pelaporan program gizi Dinas Kesehatan melalui aplikasi eppgbm atau Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Kota Parepare berhasil menurunkan angka stunting sebanyak 13,79% di tahun 2022 menjadi 8,73% di pengukuran Februari tahun 2023," ungkap Pangerang.

Baca Juga : Erna Rasyid Taufan Hadiri Puncak Perayaan HUT ke-43 Dekranas di Medan

Di Parepare, menjadi Kelurahan Lokus pada 2023 adalah Kelurahan Lompoe, Lapadde, Bukit Harapan, Bukit Indah, Bumi Harapan. Dan di tahun 2024, Kelurahan Lapadde, Watang Soreang, Bukit Indah, Bukit Harapan, Ujung Lare, Watang Bacukiki, Lompoe. Empat Kelurahan di antaranya merupakan Lokus tahun 2023.

"Intervensi kegiatan difokuskan di Kelurahan Lokus, tapi tidak tertutup kemungkinan jika anggaran SKPD mencukupi tetap melakukan intervensi di Kelurahan non Lokus," ujar Pangerang.

Namun Pangerang mengungkapkan, ada kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan intervensi yaitu belumnya terpenuhi total covegare baik untuk pendataan sasaran maupun pemantauan pertumbuhan untuk sasaran balita 0-59 bulan.

Baca Juga : Baketrans Sosialisasikan Kebijakan dan Strategi Pengembangan Perkeretaapian Makassar-Parepare

"Target yang ingin dicapai untuk cakupan balita yang ditimbang berat badannya atau partisipasi masyarakat yaitu 75% di tahun 2022 dan 80% di tahun 2023. Di Kota Parepare untuk partisipasi masyarakat masih sekitar 62,41% di tahun 2022 dan 55% di pengukuran Februari tahun 2023. Bisa disimpulkan hampir sebagian sasaran di Kota Parepare tidak melakukan kunjungan ke Posyandu mengakibatkan tidak terpantaunya pertumbuhan bayi balita tersebut," ingat Pangerang.

Karena itu, Pangerang mengingatkan, masalah ini harus diselesaikan secara
konvergensi yang tidak hanya diselesaikan pada sektor kesehatan saja, tapi menjadi masalah multi sektoral. Pihak terkait harus berkolaborasi untuk mencapai kunjungan total coverage dari sasaran Balita.

"Harapan kami masalah yang ada di Kota Parepare dalam hal partisipasi masyarakat menjadi perhatian khusus untuk lintas sektor untuk lebih ditingkatkan lagi dan pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif dapat merata dan berkesinambungan di seluruh lintas sektor terkait," harap Pangerang.

Baca Juga : Baketrans Sosialisasikan Kebijakan dan Strategi Pengembangan Perkeretaapian Makassar-Parepare

Di penghujung sambutan, Pangerang berharap, Rembuk Stunting ini bisa menjadi tonggak untuk lebih meningkatkan intervensi baik spesifik maupun intervensi sensitif ke depannya, dan Parepare lebih baik dalam intervensi percepatan penurunan stunting sehingga bisa mewujudkan Zero Stunting di tahun 2024.

Penulis : Hasrul Nawir