Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Istana melalui Kepala Staf Presiden Moeldoko mengaku belum bisa menjawab soal kemungkinan adanya reshuffle kabinet seusai Menkominfo Johnny G Plate menjadi tersangka kasus korupsi pembangunan tower base transceiver station (BTS).

“Kita tunggu saja perkembangannya,” kata Moeldoko di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta, Senin (22/5/2023).

Moeldoko mengatakan, kasus dugaan korupsi pengadaan BTS yang menyeret Plate tersebut merupakan masalah hukum dan bukan masalah politik.

Ia meminta masyarakat memahami permasalahan tersebut dan tidak terjebak dengan berbagai isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

“Ini persoalan hukum murni jadi saya harapkan semua masyarakat memahami situasi itu dan jangan dijebak dengan berbagai isu yang tidak benar, yang tidak baik untuk menjaga situasi yang saat ini sudah baik,” katanya.

Baca juga: Jokowi Diprediksi Reshuffle, Hary Tanoe hingga Andi Perkasa Disebut Cocok Gantikan Jhonny Plate

Presiden, kata Moeldoko, sudah tegas mengatakan bahwa kasus pengadaan BTS tersebut murni masalah hukum dan Kejaksaan Agung akan menanganinya secara profesional dan terbuka.

“Presiden sudah celar menjelaskan bahwa ini adalah persoalan hukum murni tidak perlu kita semuanya ikut mengomentari dan terus percayakan profesionalitas Kejaksaan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Menkoplhukam Mahfud Md sebagai pelaksana tugas (Plt) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Mahfud ditunjuk sebagi Plt Menkominfo menggantikan Johnny Plate yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam dugaan korupsi pembangunan tower base transceiver station (BTS).

“Plt nya pak Menkopolhukam,” kata Jokowi sebelum bertolak ke Jepang,  di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jumat, (19/5/2023).

Baca juga: Johnny G Plate Tersangka, Momen Jokowi Reshuffle hingga Hary Tanoesoedibjo Muncul di Istana

Presiden mengatakan pemerintah sangat menghormati proses hukum yang berlaku terhadap Johnny Plate  yang juga politikus NasDem tersebut.

“Ya kita menghormati proses hukum,” kata Jokowi.

Presiden menegaskan Kejaksaan Agung akan profesional dalam menangani kasus tersebut. Kejaksaan akan terbuka mengungkap kasus yang diduga merugikan negara Rp8 triliun tersebut.

“Yang jelas Kejaksaan Agung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu,” katanya.