Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) atau Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) mengungkapkan salah satu hambatan menuju Indonesia emas yaitu total faktor productivity Indonesia yang sangat rendah. Hal ini kemudian menjadi penyakit bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Dalam hampir 20 tahun terakhir, Indonesia total faktor productivity rendah bahkan minus. Itu yang menggeluti tingkat pertumbuhan ekonomi kita juga tidak pernah beranjak atau mendekati potensialnya," jelasnya dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2023: Belanja Berkualitas Untuk Transformasi Ekonomi Indonesia, pada Kamis (18/5/2023).

Salah satu industri yang perlu digenjot adalah industri manufaktur. Sayangnya hingga saat ini, kontribusi dari sektor manufaktur Indonesia masih berada di bawah 20%.

-

-

"Padahal salah satu syarat menjadi negara industri itu kontribusi dari sektor manufaktur itu 20%, kita berharap kita bisa sampai 30%," kata Suharso.

Sebelumnya, Ekonomi senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri mengungkapkan ekonomi Indonesia harus tumbuh di atas level 5% untuk bisa menjadi negara maju pada 100 tahun kemerdekaan RI yakni pada 2045 dengan rata-rata sebesar 6-7% per tahunnya. Ini menurutnya disebabkan lapangan pekerjaan yang semakin tidak bermutu di Indonesia.

"Angka pengangguran turun, ada penciptaan lapangan kerja, tapi makin tidak bermutu," kata Faisal dalam Program Your Money Your Vote CNBC Indonesia.

Tidak bermutunya lapangan pekerjaan di tanah air membuat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini tercermin dari semakin membengkaknya data pekerja informal di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Februari 2023, angkanya sudah mencapai 60,12% sedangkan pekerja formal hanya 39,88%. Meningkat drastis dari catatan Februari 2020 yang pekerja informal hanya sebesar 56,64% sedangkan pekerja formal 43,36%.

Adapun membesarnya jumlah pekerja informal ini, menurut dia, membuat pendapatan masyarakatnya tidak pasti dan tidak berkualitas, tidak adanya jaminan pekerjaan, hingga hak-hak pekerjanya tidak ada yang bisa menjamin. Salah satu contohnya misalnya para pekerja di sektor ojek daring. Pekerjan yang diproduksi bagi perekonomian ini dinilai tidak bernilai tambah.

"Makin tidak bermutu karena yang meningkat penyerapan di sektor informal. Pekerja informal kita naik terus, data Februari sudah 60% lebih itu kan mereka tidak dapat gaji teratur, lembur, macam-macam, kualitas rendah artinya mereka rentan," ungkapnya.

Kedua, ia melanjutkan, dari sisi industrialisasi selalu turun sumbangannya terhadap perekonomian atau produk domestik bruto. Berdasarkan data BPS andil sektor industri terhadap perekonomian hingga kuartal I-2023 tinggal 18,57% padahal pada awal 2020 masih di kisaran 19,87%.

"Jadi tinggal 18% padahal industri manufaktur penyumbang sepertiga penerimaan pajak, jadi penerimaan pajak turun, pengeluaran naik, defisit naik, dan arus utang naik," tegas Faisal Basri. Hal ini tentunya juga menjadi PR besar bagi Indonesia yang ingin menjadi negara maju pada 2045.

-