Johnny dijerat dengan Pasal 2 dan 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP. Perannya, sebagai menteri dan pengguna anggaran, Johnny diduga terlibat dalam tindak pidana ini. Pemeriksaan Johnny sebagai saksi pada 17 Mei merupakan ketiga kalinya. Pemeriksaan kedua pada 15 Maret, dan pemeriksaan pertama 14 Februari 2023.

Kerugian negara Rp8,3 triliun

Kerugian negara dalam proyek ini diperkirakan lebih Rp8 triliun. "Berdasarkan bukti yang kami peroleh, kami menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp8,32 triliun," ujar Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, saat konferensi pers di Kejagung, Senin (15/5).

Hasil perhitungan telah diserahkan kepada Kejagung. Yusuf Ateh mengatakan, BPKP telah melakukan kajian berdasarkan hasil penyidikan dan menemukan bukti yang cukup. Dalam proses audit, BPKP juga menggunakan pendapat sejumlah ahli, antara lain, ahli pengadaan barang dan jasa, ahli lingkungan, serta ahli keuangan negara.

Yusuf menuturkan, nilai kerugian keuangan negara tersebut berasal dari tiga sumber pada kasus korupsi BTS BAKTI Kominfo. Pertama, biaya penyusunan kajian pendukung. "Kemudian, markup (penggelembungan) harga, dan yang ketiga, pembayaran BTS yang belum terbangun," tutur Yusuf.

Diketahui, kasus ini bermula dari ditemukannya dugaan korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya paket 1-5 BAKTI Kominfo 2020-2022. Kejagung mensinyalir terjadi rekayasa dalam tender pengadaan.

Penyidikan difokuskan terhadap proyek penyediaan BTS dan infrastruktur pendukung di wilayah terluar dan terpencil, seperti Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan NTT. Sebab, banyak yang belum tuntas bahkan mangkrak dari lima seksi tahapan, padahal pembayaran sudah dilakukan.

Sebelum menetapkan Johnny sebagai tersangka, Kejagung telah menetapkan lima tersangka. Mereka adalah Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan, Direktur Keuangan PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latief, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak S, dan Tenaga Ahli Human Development (HuDev) UI 2020 Yohan Suryanto.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Poltik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan, kasus korupsi yang menjerat Menkominfo Johnny G Plate menyebabkan sekitar 985 tower proyek base transceiver station (BTS) 4G Kemenkominfo dalam kondisi mangkrak.

Proyek pembangunan BTS 4G Kominfo dimulai sejak 2020. Proyek ini memiliki rancangan anggaran sebesar Rp28 triliun yang dikeluarkan sampai 2024.

Guna merealisasikannya, kemudian dicairkan Rp10 triliun untuk proyek pembangunan tower BTS dengan target 1.200 tower dalam jangka waktu 2020-2021. Akan tetapi, tower BTS 4G itu tak kunjung dibangun sampai akhir 2021.

"Lalu diperpanjang sampai Maret (2023)," kata Mahfud.

Mahfud menegaskan, kasus korupsi yang menjerat Menkominfo Johnny G Plate tak memiliki kaitan dengan upaya politisasi hukum.

"Ini tidak mengarah ke partai, tetapi tindak pidana dugaan tindak pidana korupsi yang nanti bisa dinilai secara terbuka di pengadilan," kata dia.