Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menargetkan optimalisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di tahun 2023 ini lebih dari Rp3,8 triliun.

Itu disampaikan Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya dalam upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 tahun 2023 di Taman Surya Balai Kota Surabaya, Sabtu (29/4/2023) yang mengambil tema “Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul”.

Eri mengulas, Maret 2023, Kota Surabaya menerima penghargaan P3DN dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin RI) atas optimalisasi program P3DN. Seperti diketahui, capaian P3DN Pemkot Surabaya tahun anggaran 2022 tembus di angka Rp 3,8 triliun.

Pada tahun 2023, Pemkot Surabaya mengalokasikan anggaran APBD senilai lebih dari Rp 3 triliun pada sektor UMKM. Pemkot Surabaya berkomitmen membelanjakan triliunan APBD untuk produk lokal dan UMKM.

Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) per 25 November 2022, belanja APBD Surabaya untuk UMKM mencapai Rp1,2 triliun, kemudian hingga akhir tahun 2022 mencapai Rp 2,2 triliun. Sementara belanja untuk PDN (Produk Dalam Negeri) tembus di angka Rp1,7 triliun, hingga akhir tahun 2022 menembus angka Rp3,8 triliun.

“Data tersebut menunjukkan, belanja APBD Kota Surabaya untuk sektor usaha mikro dan kecil (UMK), serta produk dalam negeri (PDN), tercatat sebagai yang tertinggi di antara semua kota di Indonesia. Pencapaian tersebut merupakan bukti bahwa Pemkot Surabaya terus berpihak kepada ekonomi rakyat,” ujarnya.

Ia mengaku, anggaran tahun 2023 akan difokuskan untuk pemberdayaan UMKM, serta mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di Kota Surabaya.

“Insya Allah komitmen Pemkot Surabaya di tahun 2023 harus jauh lebih besar dari tahun sebelumnya.  Sebetulnya TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) ini ada yang dikerjakan lewat e-katalog oleh masyarakat tetapi bisa melalui lelang berdasarkan TKDN.  Di situlah fokus kita, semakin banyak anggaran yang tercapai, tertuju, dan diterima masyarakat maka secara otomatis bisa mengurangi kemiskinan dan pengangguran,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Pemkot Surabaya telah melakukan pendataan pada kelompok usia produktif di lingkungan masyarakat. Sebanyak 75 ribu warga, masuk dalam kategori keluarga miskin yang akan diberdayakan melalui program Padat Karya. Namun, 15 ribu warga di antaranya menolak tawaran itu.

“Orang yang masuk dalam keluarga miskin kita berikan pekerjaan yang disinergikan dengan Padat Karya, karena hubungannya dengan penyerapan anggaran APBD Kota Surabaya. Tetapi sekitar 15 ribu warga tidak mau dibantu akan kita lakukan pendekatan lagi, kalau tidak mau ya sudah. Jika tidak mau, tidak kita berikan bantuan apapun, kecuali lansia, atau memiliki balita dan dia tidak bekerja, tetapi kalau usia produktif harus bekerja,” tegasnya.

Lebih lanjut, warga yang menolak tawaran tersebut telah membuat surat pernyataan yang nantinya akan disampaikan kepada Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI, serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Kita berikan pekerjaan tetapi mereka tidak mau, berarti tidak mau mengubah hidupnya. Pendapatnya tidak jelas, kurang dari Rp1 juta, setelah itu kita berikan pekerjaan agar pendapatannya di atas Rp3 juta ya tidak mau. Sehingga tidak mungkin kita merubah orang seperti ini karena mereka tidak ingin bekerja, tetapi hanya ingin mendapatkan bantuan maka kita tidak bisa memberikan seperti itu,” pungkasnya. (lta/ihz/iss)