INDOZONE.ID - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan salah satu tantangan Indonesia ke depan adalah soal lapangan kerja. Bahkan, ia menyebut akan ada banyak lapangan kerja yang hilang.

"Dengan digitalisasi macam-macam, problemnya ini, lebih banyak lapangan kerja yang hilang dibandingkan yang tumbuh," ujarnya dalam acara The Founders Fest, di The Kasablanka, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5/2023).

Berdasarkan data dari World Economic Forum Future of Jobs 2023 Report, dalam 5 tahun ke depan akan hilang 83 juta lapangan pekerjaan. Adapun, nantinya akan tumbuh 69 juta lapangan pekerjaan baru.

Baca Juga: Jika Menang Lawan Thailand, Erick Thohir Pastikan PSSI Bakal Beri Bonus untuk Skuad Garuda

Maka dari itu, menurutnya Indonesia butuh banyak entrepreneur atau wirausahawan untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Adapun, saat ini rasio kewirausahaan nasional sudah 3,4% dari target 4% pada 2024 mendatang.

"Indonesia perlu yang namanya entrepreneur. Tidak mungkin negara membangun yang namanya job creation hanya sendiri. Kita perlu entrepreneur," ujarnya.

Selain itu, menurutnya untuk menghadapi isu tersebut, ada 4 titik yang harus dibenahi. Pertama, memperbaiki link and match antara pendidikan dengan lapangan kerja yang ada.

"Artinya salah satunya di pendidikan nasional kita harus mengubah total mana pendidikan yang masih akan tumbuh di pekerjaannya," paparnya.

Kedua, di bidang industri mulai dilakukan berbagai program, seperti hilirisasi, mulai lakukan industrialisasi pangan, melakukan ekonomi digital, hingga pengembangan industri kreatif.

Baca Juga: Timnas Sukses Tembus Final SEA Games, Erick Thohir: Benar-benar Bikin Merinding

Ketiga, mendorong adanya lapangan kerja di luar negeri. Misalnya, Jepang membutuhkan tenaga perawat, Indonesia bisa mengirim perawat ke sana.

Selain itu, ada baiknya mulai dari sekarang Indonesia sudah mulai memetakan, mana negara-negara yang memiliki penduduk usia tua dan membutuhkan tenaga kerja muda.

"Yang terakhir yang pasti tadi bagaimana kita bisa men-delay, bukan berarti give up. China pernah meng-introduce 1 anak, di Indonesia ada keluarga berencana 2 anak cukup," paparnya.

"Men-delay itu juga menjadi hitung-hitungan ke depan, bukan berarti kebijakan ini harus diterapkan, tidak, tapi harus dihitung. Apakah Indonesia juga butuh melakukan keluarga berencana lagi," sambungnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut bisa saja dilakukan mengingat banyaknya warga desa yang melakukan urbanisasi. Bahkan, saat ini sudah terjadi shifting, lebih banyak warga yang tinggal di kota dibanding pedesaan.

"Ada juga yang bisa dicontoh dari beberapa negara, ketika lulus SMA, dia bisa masuk kuliah program vokasi, nah itu men-delay. Atau masuk ke program-program pemerintah, misalnya kerja di pemadam kebakaran, bekerja di sosial, tapi digaji oleh pemerintah," tuturnya.

"Nah, 4 titik ini harus dipikirkan secara bersama-sama," pungkasnya.

Artikel Menarik Lainnya: