JAKARTA - Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Perindo Tama S Langkun menyayangkan para kepala daerah yang memilih diam saat ditanya wartawan usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, hal itu bisa dijadikan alat pembelaan jika terperiksa merasa tidak melakukan tindak pidana korupsi.

"Sayang aja kalau terperiksa lebih memilih bungkam di hadapan awak media. Karena sebenarnya, itu adalah ruang klarifikasi untuk menjelaskan dan menjaga dari tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan," kata Tama, Kamis (18/5/2023).

Tama S Langkun yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu menjelaskan, sebagai penyelenggara negara, harta kekayaan mereka dapat diketahui publik melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dapat diakses melalui website resmi KPK.

Dengan begitu, perlu ada pernyataan dari terperiksa untuk menepis tuduhan yang tidak diperlukan.

Baca Juga: AkzoNobel Decorative Paints Indonesia Gelar Mudik Gratis Bagi 500 Mitra Dulux Terpilih

Follow Berita Okezone di Google News

"Pejabat publik di negeri ini harus membangun budaya transparansi dan akuntabel. Negara ini sudah mengatur bahwa harta pejabat publik (penyelenggara negara) bukanlah sesuatu yang termasuk dalam informasi yang rahasia (dikecualikan dalam UU KIP/Keterbukaan Informasi Publik)," ujar politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

"Jadi, kalau bersih kenapa harus ragu?," tuturnya.

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.