MerahPutih.com - Siklon Mocha menerjang wilayah pesisir antara Distrik Cox's Bazar di Bangladesh dan kota kecil Kyaukpyu di Myanmar pada Minggu.

Dalam sebuah pernyataan, kelompok hak asasi ARNA mengatakan, desa-desa di tepi pantai ibu kota Rakhine, Sittwe, mengalami kerusakan parah dan lebih dari 400 warganya, mayoritas Muslim, kehilangan nyawa.

Baca Juga:

ASEAN Segera Kirim Bantuan Ke Myanmar

Pernyataan itu menambahkan bahwa lebih dari 10 ribu rumah hancur dan jumlah korban tewas diperkirakan akan bertambah.

Pusat Peringatan Topan Gabungan menyebutkan bahwa Siklon Mocha, salah satu badai terkuat yang pernah melanda wilayah itu, memasuki pesisir Rakhine dengan kecepatan angin lebih dari 217 kilometer per jam.

"Di Sittwe, 130 ribu warga etnis Rohingya telah terkurung di kamp-kamp pengungsi, seperti kamp-kamp konsentrasi, sejak 2012. Sebagian besar dari mereka tidak dievakuasi. Salah satu kamp, yang memiliki 380 tempat penampungan, benar-benar hancur diterjang banjir setinggi 30 kaki (sekitar 9 meter)," kata Nay San Lwin, seorang pendiri Koalisi Pembebasan Rohingya kepada Anadolu.

Menurut beberapa sumber, jumlah korban tewas di Sittwe kemungkinan lebih dari 400, tetapi perlu waktu untuk mendapatkan angka yang pasti karena jaringan seluler dan internet di wilayah itu putus. Bangunan di semua kamp tersebut mengalami kerusakan hingga 90 persen.

Menurut pernyataan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ketinggian banjir akibat siklon itu telah meningkat menjadi 2,7 hingga 3 meter di daerah dataran rendah Arakan dan pantai Bangladesh.

Mocha menghancurkan hampir seluruh rumah, penampungan, sekolah, masjid, biara, klinik dan seluruh infrastruktur di Sittwe. Siklon itu juga menghantam kota Ponnagyan, Kyauktaw, Mrauk-U, Myebon, Pauktaw dan Rathedaung.

Dalam pernyataannya, ARNA mengutuk keras junta militer Myanmar atas kurangnya upaya dan manajemen bencana untuk menyelamatkan nyawa penduduk.

Mereka juga mengatakan, saat ini, orang-orang sangat membutuhkan air minum, obat-obatan, tempat bernaung, makanan dan barang pokok, dan mendesak masyarakat internasional dan LSM untuk datang membantu.

"Rezim militer harus memberi lembaga bantuan dan pemberi bantuan individu akses tanpa hambatan ke setiap orang yang membutuhkan tanpa diskriminasi apa pun," kata ARNA.

Baca Juga:

Modus Pelaku Perdagangan Orang di Myanmar Janjikan Bekerja dengan Gaji Tinggi