JABAR EKSPRES – Komisi V DPRD Jawa Barat turut merespon terkait polemik dugaan pungutan liar (pungli) yang diungkap Guru di Pangandaran Husein Ali Rafsanjani. Hal itu bisa jadi pemicu pengetatan pengawasan terhadap proses seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jawa Barat.

Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Harris Bobihoe mengungkapkan, pihaknya juga menyayangkan fenomena dugaan pungli tersebut.

“Sudah kami sampaikan ke dinas terkait. Di lihat dulu sejauh mana keterlibatan para penguji terkait dugaan pungli itu,” terangnya.

Politikus Gerindra itu menambahkan, selama ini kasus pungli dalam hal seleksi ASN di lingkungan pendidikan memang belum banyak mencuat. Kasus itu termasuk baru.

“Biasanya itu soal PPDB,” jelasnya.

Karena itu fenomena tersebut bisa menjadi pemicu untuk penguatan dan pengetatan praktik pungli di dalam seleksi ASN.

“Kami akan lakukan pengawasan terus,” tegasnya.