POJOKSATU.id, Samarinda – Keputusan Presiden RI Joko Widodo yang mengambil alih perbaikan jalan rusak yang ada di daerah Lampung, menarik perhatian masyarakat.

Tidak tanggung-tanggung, Pemerintah Pusat diketahui telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp800 miliar untuk memperbaiki 15 ruas jalan rusak di Lampung.

Peralihan kewenangan perbaikan jalan dari daerah ke Pemerintah Pusat tersebut pun dikhawatirkan akan menimbulkan kecemburuan di daerah lainnya. Karena pasalnya, tak hanya Lampung yang memiliki kondisi jalan rusak parah.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Veridiana Huraq Wang mengatakan bahwa banyak ruas jalan yang ada di Benua Etam diambil alih Pemerintah Pusat.

- Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud Harapkan Ada Banyak Pansus Investigasi Pertambangan yang Lebih Spesifik

“Ruas jalan antar kabupaten di daerah sini (Kaltim), banyak yang ditarik menjadi jalan pusat. Jadi sekarang ini sedikit sekali menjadi kewenangan provinsi,” ujarnya, Kamis (11/5/2023).

Perpindahan kewenangan ini dampak dari perpindahan ibu kota negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Provinsi Kaltim.

“Ini boleh jadi dampak dari IKN,” jelasnya, di Kantor KPU Kaltim, jalan Basuki Rahmat, Kota Samarinda.

Pengambilan alih ini kata Veridiana Huraq Wang, sebagai bentuk perhatian Pemerintah Pusat pada Provinsi Kaltim. Tahun 2023 ini saja, anggaran yang diberikan untuk ruas jalan di Bumi Etam cukup besar sekitar Rp10 triliun.

“Total semuanya hampir Rp10 triliun untuk Kaltim dari APBN. Namun memang dari Rp10 triliun itu, sebesar Rp8 triliun untuk daerah sekitar IKN. Intinya, anggaran ini khusus untuk infrastruktur jalan,” katanya.

Kendati demikian, Komisi III DPRD Provinsi Kaltim akan terus melanjutkan perjuangan agar Pemerintah Pusat bisa memberikan anggaran yang lebih besar lagi.

“Kita akan memperjuangkan agar bagaimana infrastruktur di Kaltim bisa terbangun dengan baik. Makanya jalan-jalan kita yang cukup panjang itu, kita usahakan agar bisa menjadi kewenangan dari Pemerintah Pusat,” tegasnya.

“Pasti ada banyak anggaran yang bisa kita harapkan bisa turun di Kaltim. Apalagi IKN ada didepan mata, tidak mungkin dibiarkan begitu saja infrastruktur di daerah-daerah disekitarnya (IKN),” lanjutnya. (*/pojoksatu)