“Jika Jokowi terlalu dalam intervensi keputusan politik praktis yang tidak akomodatif pada kepentingan elite partai, besar kemungkinan dia akan ditinggalkan, dan akhirnya tidak lagi dihormati,” kata Direktur Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (11/5).

Selain itu, sambung dia, Jokowi juga berpotensi ditinggalkan publik, karena terlalu jauh mengintervensi proses kontestasi demokrasi lima tahunan yang seharusnya bukan wilayahnya.

“Ini tentu merisaukan, karena dia mengakhiri jabatan presiden dengan penilaian buruk, tanpa martabat dan wibawa,” tutur pengamat jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo sebelumnya mengumpulkan para ketua umum Parpol pendukung pemerintah di Istana Negara, Selasa (2/5), hanya Nasdem yang tak diundang.

Hadir pada pertemuan itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Plt Ketua Umum PPP Mardiono, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas.

Pasca pertemuan, tidak sedikit pihak yang menyesalkan sikap Jokowi, yang menjadikan istana sebagai tempat konsolidasi politik pemenangan Capres tertentu.

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.