SOLOPOS.COM - Rangkaian Electric Multiple Unit (EMU) atau kereta untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) mulai dikirim dari China ke Indonesia pada Jumat (5/8/2022). (Bisnis.com/Dok. KCIC)

Solopos.com, JAKARTA — China menolak label sebagai negara maju yang disematkan oleh parlemen Amerika Serikat (AS).

Negeri Tirai Bambu lebih suka mempertahankan status sebagai negara berkembang.

PromosiKisah Aditya: Bisnis Merosot saat Pandemi, Bangkit Berkat Mitra Tokopedia

Alasan China mempertahankan status negara berkembang karena ingin bersama dengan negara-negara berkembang lainnya memperjuangkan hak-hak dan membela kepentingan bersama.

China tidak ingin bersanding dengan beberapa negara maju lainnya, termasuk Amerika Serikat.

Mereka menuding status negara maju itu hanya alasan AS untuk menekan China.

Keterangan pada laman resmi Kementerian Luar Negeri China menyebutkan, label China sebagai negara maju disahkan di parlemen Amerika Serikat (AS).

Parlemen AS mendorong Departemen Luar Negeri mengambil tindakan menghentikan China diklasifikasikan sebagai negara berkembang oleh organisasi internasional.

Kongres AS memperkenalkan usulan tersebut yang menentang status China sebagai negara berkembang di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Beberapa pihak mengatakan langkah itu menunjukkan bahwa AS menempatkan hukum domestiknya di atas hukum internasional, mengungkapkan motif sebenarnya untuk menekan China.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, mengatakan status China sebagai negara berkembang didukung oleh fakta-fakta konkret.

Hal ini tercermin dari PDB per kapita China pada tahun 2022 adalah US$12.741, atau seperlima dari ekonomi maju dan hanya seperenam dari AS.

Selain itu, Gross National Income (GNI) China menempati peringkat ke-68 dan HDI ke-79 di dunia pada 2021, yang serupa dengan negara-negara berkembang besar lainnya.

“China adalah negara berkembang terbesar di dunia, fakta yang diakui dunia. AS ingin memberi label pada China yang mengatakan ‘negara maju’. Saya khawatir ini tidak akan melekat di China,” kata Wang Wenbin, dikutip dari situs FMPRC, Jumat (12/5/2023).
Dia menyebut, status China sebagai negara berkembang juga memiliki dasar yang kokoh dalam hukum internasional.

Status ini diakui oleh mekanisme WTO dan perjanjian internasional seperti United Nations Framework Convention on Climate Change dan Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer.

“Status ini telah diterima oleh sebagian besar anggota komunitas internasional dan tidak boleh diambil dari China,” ujarnya.

Wenbin menyebutkan China telah bahu-membahu dengan negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin dalam perjuangan pembebasan nasional dan saling mendukung dalam pembangunan nasional selama bertahun-tahun.

“Kami bersama-sama telah mendemonstrasikan dengan jelas apa arti ‘seorang teman yang membutuhkan adalah seorang teman’ dan telah lama menjadi komunitas dengan masa depan yang sama,” jelasnya.

Dia menambahkan, alih-alih bergabung dengan sekelompok negara-negara kaya di Barat, China akan selalu berdiri bersama negara-negara berkembang lainnya untuk memperjuangkan hak-hak bersama dan membela kepentingan bersama.

Hal ini pun pernah ditegaskan oleh Presiden Xi Jinping bahwa China akan selalu menjadi anggota keluarga besar negara-negara berkembang.

“Saya juga ingin menekankan bahwa adalah hak sah dan hukum China untuk mempertahankan status negara berkembang kita,” tegasnya.

Wenbin menegaskan China tidak menggunakan status negara berkembang sebagai tameng untuk menghindari kewajiban internasional atau batu loncatan menuju hak istimewa.

Sebaliknya, menurutnya, China telah berkontribusi pada perdamaian dan pembangunan dunia.

Sejak 2013 hingga 2021, China telah menyumbang rata-rata sekitar 38,6 persen pertumbuhan ekonomi dunia setiap tahunnya, lebih tinggi dari gabungan negara-negara G7.

China adalah yang pertama mewujudkan Tujuan Pembangunan Milenium dan menyumbang lebih dari 70 persen pengentasan kemiskinan dunia.

“Kami telah menjadi kontributor terbesar kedua untuk penilaian anggaran dan pemeliharaan perdamaian PBB,” tuturnya.

Di WTO, ketentuan perlakuan khusus dan berbeda untuk China memberikan dukungan yang jauh lebih tidak menguntungkan daripada rata-rata tingkat dukungan yang dinikmati oleh negara-negara berkembang.

Dia menegaskan, AS tidak dapat memutuskan bahwa China adalah negara berkembang.

Selain itu, Wenbin menilai AS telah membuat narasi palsu tersebut dengan tujuan tunggal untuk menekan dan menahan pembangunan China, mengalihkan tanggung jawab pada China, menabur perselisihan antara China dan negara berkembang lainnya, serta mengganggu momentum pembangunan dan kebangkitan kolektif negara-negara berkembang.

“Tetapi Cina dan negara berkembang lainnya tidak akan jatuh ke dalam perangkap itu,” ucap Wenbin.

Dalam hal ini, dia menyatakan China akan dengan tegas mempertahankan status negara berkembangnya, memperdalam solidaritas dan kerja sama dengan negara berkembang lainnya.

Wang Wenbin meyakinkan bahwa China akan bekerja untuk perwakilan dan suara yang lebih besar dari negara berkembang dalam sistem pemerintahan internasional dan membela hak dan kepentingan negara berkembang yang sah.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Terungkap! Alasan China Ogah Disebut Negara Maju, Pilih Jadi Negara Berkembang”