PIKIRAN RAKYAT - Mantan sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu mempertanyakan uang dari kerja sama antara Indonesia dengan China. Kecurigaan tersebut diucapkan Said Didu ketika menanggapi pernyataan yang diberikan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut Pandjaitan berujar jika dia sering bolak-balik ke China. Perjalanan tersebut diklaim oleh anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu untuk kerja sama antara Indonesia dengan negara Tirai Bambu tersebut.

Sejumlah kerja sama dilakukan oleh Indonesia dengan China. Dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hingga pembangunan ibu kota negara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim).

Kabar terbaru, Luhut Pandjaitan menyebutkan ada hasil dari pertemuannya dengan para petinggi di China. Proyek yang disebut raksasa tersebut dikabarkan akan dilakukan di Kawasan Industri Hijau di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.

Baca Juga: Instagram PT Adaro Energy Indonesia Digeruduk Netizen, Perusahaan Disebut Hancurkan Bumi

Proyek tersebut disebut membutuhkan investasi hingga USD132 miliar atau sekira Rp1,94 triliun. Luhut Pandjaitan menyebut pekerjaan itu sebagai game changer untuk Indonesia di mata dunia.

Dalam pernyataannya, Luhut Pandjaitan berujar jika untuk mendapatkan kerja sama dengan China itu tidak mudah. Menurutnya, dengan sering bepergian ke Beijing, ada uang yang masuk ke Indonesia.

Baca Juga: Krisis Iklim Indonesia Disebut Makin Gawat, Greenpeace Minta Adaro Jangan Cari Cuan

Pernyataan yang diberikan Luhut Pandjaitan itu dipertanyakan Said Didu. Ia mempertanyakan alokasi uang yang diklaim Luhut Pandjaitan masuk ke Indonesia.

"Uangnya masuk utk : 1) sebagai utang utk beli mesin dan bayar tenaga kerja mereka 2) mengambil tambang dan bangun smelter yg bebas pajak dan hasilnya diekspor ke China serta uangnya dinikmati di sana. 3) atau juga masuk kantong pejabat ?" kata Said Didu dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter miliknya.

Kerja sama dengan China telah sejak lama menjadi sorotan. Pasalnya, banyak utang yang dimiliki Indonesia kepada negara yang dipimpin oleh Xi Jinping itu. Selain itu, dalam bisnis tersebut, keuntungan disebut-sebut tidak berpihak ke dalam negeri dan beban utang ditanggung rakyat dengan sejumlah kenaikan harga dan barang pokok, serta pajak.***