Partai Demokrat menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang terlalu cawe-cawe dalam urusan politik terkait dengan Pilpres 2024.

Demokrat pun berharap presiden bersikap netral, tak perlu campuri urusan pemilihan, apalagi mengundang ketum parpol ke Istana.

Terkait dengan persoalan itu,  Peneliti BRIN Siti Zuhro memandang bahwa Indonesia sebenarnya sudah berpengalaman di bawah orde baru dengan dulu adanya rencana pembangunan lima tahun (Repelita) yang berlangsung selama enam perido atau 30 tahun. Tujuannya agar ada keberlanjutan program. 

Namun setelah ambruknya orba, otomatis payung landasan hukum pemerintah adalah konstitusi. 

Baca Juga: Kritik Jokowi Berpolitik di Istana, Wakil Ketua Partai Demokrat Sebut Istana Presiden AS Gelar 19 Kali Akad Nikah dan 4 kali Resepsi

"Konstitusi itu saja yang memayungi pemerintah, presiden maupun wakil presiden, jadi acuannya jelas," ujar Siti Zuhro melansir dari Republika.  

Menurutnya, pemerintah saat ini, tidak perlu lagi mendikte-dikte apa yang perlu dilakukan pemerintahan ke depan. 

Baca Juga: Partai Demokrat Persilakan Anas Urbaningrum ‘Buka-bukaan’ Usai Bebas dari Penjara: Kami Tak Punya Kaitan dengan Dia!

"Gak bisa mendikte, mengontrol partai saja sudah setengah mati. Menurut saya publik cerdas untuk menyampaikan kebutuhan dan keinginannya," ujarnya. 

Baca Juga: Kompak Datangkan 'Hanoman', Pendaftaran Bacaleg PDIP-NasDem Bali Berlangsung Meriah

Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Warta Ekonomi dengan Republika.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty