POJOKSATU.id, JAKARTA— Wasekjen DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, menilai sikap ngotot Romy PPP tidak berdasar, dengan menyebut Demokrat tak berhak ikut mengusung capres-cawapres di 2024 mendatang, jika di Pilpres 2014 tidak ikut mengusung salah satu paslon.

Menurut Jansen Sitindaon, pada waktu 2014 itu belum ada aturan jika tidak ikut mengusung, maka Pilpres berikutnya akan kena sanksi tidak boleh mengusung salah satu capres cawapres.

“Norma itu baru ada di Pilpres 2019,” urai Jansen melalui akun Twitternya, Rabu (10/5).

Dengan begitu, Jansen menilai pernyataan Romy adalah tudingan yang tidak berdasar, karena jelas-jelas Partai Demokrat bersikap netral pada Pilpres 2014.

Bukan justru mendukung Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Hatta Rajasa.

“Jadi ngaco itu omongan Romy. Selain itu, kedua kandidat capres, Jokowi dan Prabowo sama-sama diundang Pak SBY, karena sikap partai secara resmi netral,” katanya.

Lebih dari itu, Jansen bahkan mengungkap perlakuan SBY kepada kader-kadernya sangat adil, karena memberikan kebebasan dalam mendukung capres-cawapres yang mereka nilai layak memimpin Indonesia.

“Apalagi sikap Pak SBY, kami yang ketika itu sudah jadi kader dan pengurus Demokrat dibebaskan untuk mendukung/memilih siapapun,” katanya.

“Bisa Pak Prabowo bisa juga pak Jokowi. Dan tidak kena sanksi,” ungkapnya.

“Banyak teman-teman ketika itu yang ke Prabowo, namun tidak sedikit juga yang ke Pak Jokowi, melihat daerahnya,” katanya.

“Jadi mari kita berikan info yang benar ke publik. Sehat untuk kita semua,” kata Jansen menutup.

Jansen juga membantah pernyataan Romy tersebut dengan menyajikan data pencapresan di tahun 2014 silam.

Di mana, isinya Partai Demokrat tidak sama sekali memberikan dukungan kepada dua pasangan calon (paslon) yang bertanding.

“Sesuai Dokumen KPU yang ditandatangi para komisioner di Pilpres 2014 lalu. Kami Partai Demokrat bukan partai pengusul dan/atau pengusung Prabowo dan Hatta Rajasa,” ujar Jansen melalui akun Twitternya, Rabu (10/5).

Jansen bahkan mengirimkan gambar poster dua pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden pada perhelatan pilpres 9 tahun lalu, yang resmi dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Dapat dilihat tidak ada gambar Demokrat di dokumen itu,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy menyinggung soal Presiden Keenam RI SBY ikut mendukung pencapresan Prabowo pada Pilpres 2014 lalu.

Romy menyinggung Partai Demokrat ini sebagai bagian dari sikap membela tindakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yang melakukan cawe-cawe politik jelang Pilpres 2024, dengan melakukan pertemuan bersama 6 ketum parpol koalisi pemerintahan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (2/5). (ikror/pojoksatu)