KNews.id- KPK membuka kemungkinan untuk mengusut persoalan jalan rusak di Provinsi Lampung, yang belakangan menjadi sorotan. Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menyebut pihaknya terbuka untuk menerima informasi dari publik perihal dugaan-dugaan adanya potensi korupsi di Lampung.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan langsung menghadapi persoalan jalan rusak di Lampung. KPK kemudian turut mengintip mengenai ada tidaknya potensi dugaan korupsi terkait jalan rusak di Lampung.

“Sangat mungkin untuk dilakukan penyelidikan. Sangat mungkin,” kata Johanis Tanak di kantornya di Jakarta, Senin (8/5), seperti dilansir Detik.

Tanak menyatakan, para penegak hukum termasuk KPK berkewajiban menyikapi dugaan-dugaan kejanggalan di pemerintahan, terutama yang berpotensi merugikan negara. Menurut Tanak, pimpinan KPK akan berdiskusi bersama tentang hal tersebut.

“Jadi KPK atau pun aparat penegak hukum lain mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti setiap informasi yang berindikasi tentunya tindak pidana korupsi. Karena ini belum pasti apakah tindak pidana korupsi atau bukan, tetapi nanti akan dibicarakan bersama apa yang teman-teman sampaikan. Nanti saya sampaikan kepada pimpinan lain untuk didiskusikan bersama tentang hal itu. Nanti apakah akan dilakukan penyelidikan dan sebagainya, mudah-mudahan dari diskusi bersama pimpinan akan kami sampaikan,” terangnya.

Lampung sendiri adalah provinsi dengan realisasi belanja tertinggi di Indonesia pada 2022. Penghargaan tersebut diterima Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dari Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo dalam Rapat Koordinasi Keuangan Daerah Tahun 2023 di Mercure Convention Center Ancol, Kamis (16/3).

Berkat kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Lampung pada 2022, penghargaan itu diberikan. Pada 2022, Lampung menempati urutan teratas untuk persentase realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Provinsi se-Indonesia dengan realisasi anggaran sebesar 97,25%.

Angka itu lebih tinggi dari Kepulauan Riau dengan realisasi anggaran sebesar 96,68%, Jawa Barat sebesar 96,44%, Kalimantan Barat 95,54%, dan Provinsi Jawa Tengah 95,14%.

Wamendagri kala itu mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah yang telah mengoptimalisasi penyerapan realisasi APBD sehingga dinilai dapat mendongkrak roda perekonomian masyarakat.

“Pada kesempatan yang berbahagia ini atas nama pemerintah saya haturkan rasa bangga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah yang telah mengoptimalkan penyerapan realisasi APBD 2022, semoga di 2023 dapat semakin ditingkatkan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif,” katanya. (RZ/CNN)