Jakarta, Gatra.com - Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Denny Indrayana mengkritisi sikap Presiden RI Joko Widodo yang tak mengambil langkah apapun terhadap upaya Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko untuk mengambil alih Partai Demokrat lewat Peninjauan Kembali (PK). Menurutnya, sikap Jokowi itu menjadi tanda bahwa Presiden turut campur atau 'cawe-cawe' dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Kalau dibiarkan, berarti Presiden membiarkan adanya tindak pidana 'pencopetan' partai. Kalau tidak setuju, seharusnya mengambil langkah-langkah yang menunjukkan ketegasan sikap," kata Denny Indrayana, dalam acara diskusi di Universitas Paramadina, Jakarta, Selasa (9/5).

Denny menyayangkan sikap bungkam Jokowi. Pasalnya, ia memandang kejadian itu dapat merusak hubungan antara Jokowi dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang sosoknya dinilai tak dapat luput dari keberadaan Partai Demokrat.

Denny juga memandang, upaya pengambilalihan itu bukanlah hak politik Moeldoko. Menurutnya, sikap tersebut justru menunjukkan bahwa Moeldoko berusaha "mencuri" Partai Demokrat dari kubu Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ia juga menilai, upaya PK Moeldoko itu telah mengganggu kedaulatan partai.

"Saya betul-betul ingin bertanya kepada beliau [Presiden]. Kenapa Presiden Jokowi membiarkan? Ini menurut saya, harusnya tidak terbantahkan sebagai bentuk cawe-cawe Presiden Jokowi," ucapnya.

Denny pun menduga, upaya PK Moeldoko itu tak semata-mata dilakukan untuk melemahkan pihak oposisi pemerintah ataupun mengambil alih Partai Demokrat, namun berkaitan dengan upaya untuk menjegal pencalonan presiden (pencapresan) Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 nanti.

"Karena kalau Partai Demokratnya diambil oleh Moeldoko, kita bisa memastikan bahwa arah tiket pencapresannya tidak lagi ke Anies, tapi sudah bergeser ke yang lain, karena tentu saja beda arah politik Moeldoko dan arah politik Partai Demokrat AHY dan SBY," kata Denny Indrayana dalam kesempatan itu.

Untuk diketahui, dugaan bahwa Presiden Jokowi 'cawe-cawe' dalam Pemilu 2024 mulai mencuat sejak ia memanggil enam ketua umum partai politik pendukungnya ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (2/5) silam.

Adapun, enam pimpinan partai politik yang hadir adalah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Plt. Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono.

Meski demikian, Jokowi telah menepis anggapan bahwa dirinya telah "cawe-cawe" atau turut campur dalam proses jelang Pemilu 2024, lewat pertemuan itu. Jokowi mengatakan bahwa ia hanya berdiskusi mengenai persoalan kenegaraan dengan keenam ketua umum partai itu dalam pertemuan tersebut.

25