Jakarta-tvOnenews.com-Presiden Jokowi ramai dikritik karena “cawe-cawe” terlalu dalam urusan politik, termasuk menggunakan Istana untuk pertemuan partai politik pendukung pemerintah. Mantan pendamping Jokowi pada Pemilu 2014, Jusuf Kalla meminta Jokowi meniru sikap Mantan Presiden Megawati dan Mantan Presiden SBY di akhir pemerintahannya.

Partai Denokrat termasuk parpol yang bersuara keras soal peran Istana pada pemerintahan Jokowi. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief menyebut peran Istana pada pemerintahan Jokowi terlampu jauh jika menggagas dan mendorong koalisi partai dalam kompetisi Pilpres 2024.

Seperti apa peran Istana pada Masa SBY. Apakah pertemuan parpol dan dukungan pada capres dilakukan pihak Istana? 

Peran Istana pada masa SBY

Dalam buku yang diluncurkan pada akhir masa jabatanya pada 2014,  Selalu Ada Pilihan, Susilo Bambang Yudhoyono menyebut, salah satu ujian kepemimpinannya adalah keberhasilannya mengawal rotasi kepemimpinan selanjutnya.

Bagi SBY mengelar pemilu bukan soal rutinitas belaka, tapi harus menjamin nilai nilainya, seperti jujur, adil dan netral bisa dikedepankan. Dalam setiap rapat dengan pimpinan TNI dan Polri, SBY meminta aparat berlaku netral dan mengamankan pemilu dengan baik.

Bahkan saat Partai Demokrat, partai yang SBY dirikan, menyatakan resmi mendukung pemenangan Prabowo-Hatta. Namun dalam deklarasi, SBY memilih  tidak hadir, dan hanya diwakili anaknya, Eddie Baskoro dan Menteri Syarif Hasan.

Pemilu 2014 memang bukan lagi pertaruhan bagi SBY setelah memenangkan kompetisi politik pada Pemilu 2004 dan 2009 dengan kemenangan cukup mutlak.  “Salah satu ukuran kematangan demokrasi adalah pelaksanaan pemilu secara teratur, damai dan demokratis,” ujar SBY.

Saat akhirnya Jokowi terpilih, SBY  beberapa kali bertemu dengan Presiden Terpilih untuk membicarakan proses transisi kekuasaan. Agakanya karena dinilai sukses dalam mengawal transisi kekuasaan, SBY mendapat tiga kali standing ovation dari para hadirin di acara pelantikan dan pengambilan sumpah Presiden dan Wapres Terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla saat Sidang Paripurna MPR.  

Kicauan Anas Urbaningrum

Sebelumnya, Mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Anas Urbaningrum berkicau, pertemuan partai koalisi kerap juga digelar di Istana saat pemerintahan SBY. Pertemuan bahkan disebut lebih dari sekali. "Jelas pernah, lebih dari sekali," ujar Anas lewat surat yang diunggah di Twitter dan dibagikan Kornas Sahabat Anas Urbaningrum, Muhamad Rahmad, Minggu (7/5/20203. 

Salah satu pertemuan koalisi di Istana, ujar Anas, pernah tak melibatkan Partai Keadilan Sejahtera, meski berbeda konteks dengan yang terjadi dengan periode Presiden Jokowi yang tak mengundang NasDem. "Pertemuan dipimpin langsung Pak SBY yang meminta pandangan dari parpol koalisi pemerintah," ujar Anas.

Bagi Anas, presiden mengadakan pertemuan dengan para ketum parpol koalisinya di Istana sah dan wajar. "Istana adalah kantornya presiden yang memimpin koalisi dari pemerintah tersebut," katanya.  Menurut Anas, yang tidak patut adalah menggelar acara rapat atau kongres partai di Istana. (bwo)