Krjogja.com - JAKARTA - Pengamat Universitas Pamulang, Syam Batubara mengatakan peluang Airlangga Hartarto pada Pilpres 2024 sangat besar. Hal ini mengingat, konstelasi politik pada saat itu akan berbeda dibandingkan dengan 2-3 tahun lalu dan saat ini.

Ada pun dalam dua tahun ini orientasi pemilih akan beralih pada kemampuan figur dalam mengatasi masalah perekonomian mengingat selama kurun waktu setelah terjadinya Pandemi Covid-19, kondisi perekonomian nasional sangat tidak menggembirakan.

“Untuk itu dibutuhkan seorang figur yang mampu membangkitkan kondisi perekonomian nasional. Kemampuan itu ada pada Airlangga yang memang selama ini dikenal piawai dalam menangani masalah ekonomi. Apalagi posisinya yang saat ini menjabat Menteri Perekonomian,” ujarnya di Jakarta, Jumat (5/5/2023).

Menurut dosen Unpam ini, Airlangga dibesarkan oleh seorang ayah yang di masa pemerintahan Orde Baru ikut membangun perekonomian Indonesia dalam Kabinet Pembangunan yang dipimpin mantan Presiden Soeharto. Kemudian, saat ini Airlangga juga dipercaya oleh pemerintahan Jokowi untuk menjaga perekonomian nasional agar tetap stabil di tengah keterpurukan akibat pandemi.

“Jadi, sudah sangat wajar apabila nantinya masyarakat banyak yang menginginkan pemimpin yang mampu mengatasi persoalan ekonomi yang mendera dunia termasuk Indonesia. Saya kira masyarakat sudah semakin cerdas dalam memilih siapa yang akan menjadi pemimpinnya pada 2024 mendatang.Tidak lagi akan memilih pemimpin yang hanya sekadar pintar menyampaikan jargon-jargon politik, tapi bagaimana mampu mengatasi kondisi perekonomian Indonesia,” tandasnya.

Untuk itu, Syam Batubara menegaskan, sangat tepat apabila survei yang dilakukan oleh Laboratorium Suara Indonesia (LSI) yang menempatkan Partai Golkar di posisi pertama. Begitu juga Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai figure yang teratas dipilih oleh responden.

Selain kapasitas Airlangga yang mumpuni untuk memimpin Indonesia pada 2024-2029 mendatang, posisi Partai Golkar yang akan berada di posisi pertama tidak diragukan lagi. Pasalnya, Golkar merupakan gudangnya kader-kader nasional yang berkualitas pada semua lini pemerintahan.

“Partai Golkar mempunyai kualitas SDM yang sangat baik apabila dibandingkan dengan partai yang lain, sehingga Airlangga Hartarto dan Partai Golkar yang menurut survei LSI berada di posisi teratas tidak perlu diragukan,” katanya.

Sebelumnya, Kamis (4/5/2023), Laboratorium Suara Indonesia melaksnakan survey pada masyarakat Indonesia terkait Preferensi Politik Masyarakat Indonesia dalam menyikapi dinamika Politik nasional jelang Pemilu 2024.

Survei ini mengambil sample sebanyak 2180 responden warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun keatas di 34 Provinsi pada tanggal 12-28 April 2023 , Demograhi Responden terdiri dari 51,6 persen berjenis kelamin Perempuan dan 48,4 persen berjenis kelamin laki laki, sementara sebanyak 47,9 persen responden tinggal di pedesaan dan 52,1 persen di perkotaan.

Pengambilan sampel survei mengunakan metode multistage random sampling secara terukur. Dan hasil survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error sebesar 2,1 persen.

Direktur Eksekutif LSI Albertus Dino, S.Fil mengatakan, preferensi pemilih dalam menentukan pilihan pada calon presiden akan bergantung pada kapabilitas dan kapasitas ,rekam jejak yang dimiliki kandidat, ketimbang preferensi suku dan agama. Hal ini dihasilkan dari hasil survei bahwa sebanyak 66,3 persen memilih seorang presiden didasarkan pada kemampuan, pengalaman dan kinerja & peran tokoh dalam sumbangsih terhadap kemajuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sedangkan yang memilih didasarkan atas kesamaan suku hanya sebesar 17,3 persen dan didasarkan kesamaan agama 16,4 persen.

Hasil survei menunjukan pemilih cenderung rasional dalam memilih pemimpin karena berfokus pada kapasitas dan peran dan kinerja yang akan dibawa calon presiden nantinya. Hal ini dinilai mampu mengakhiri perdebatan politik yang mendikotomikan pemimpin dalam kutub mayoritas dan minoritas.

Hasil survei juga menunjukan bahwa aspek-aspek yang harus dipenuhi oleh kandidat calon presiden ada tiga, yakni karakter atau integritas , visi-misi, dan rekam jejak. “Keberhasilan seseorang bukan karena popularitas tetapi harus mempunyai tiga hal utama tersebut di mana sebanyak 87,7 persen menginginkan Presiden yang memiliki sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran kemudian sebanyak 88,9 persen sosok tokoh yang punya visi dan misi dalam mensejahterakan masyarakat dan kemudian sebanyak 89,8 memiliki rekam jejak dalam membuat kebijakan secara nasional yang berdampak pada kemajuan perekonomian masyarakat atau keluarga pemilih," ujarnya.

“Dari empat tokoh yang diuji dalam survei ini terkait aspek aspek yang harus dipenuhi untuk menjadi presiden pilihan publik hasilnya Airlangga Hartarto dinilai oleh sebanyak 86,9 persen sebagai tokoh yang memiliki Integritas yang tinggi, visi misi yang jelas selama menjabat sebagai Menteri Perekonomian dan Rekam jejak yang jelas secara nasional dan berhasil dalam menjalankan tugasnya sebagai Menko Perekonomian kemudian Prabowo dinilai oleh 81,8 persen respoden memiliki Integritas selama menjadi Menhan kemudian visi dan misi yang jelas , serta rekam jejak keberhasilan dalam membangun sistim pertahanan kemudian disusul oleh Ganjar Pranowo yang dinilai oleh 50,9 persen responden memiliki integritas, visi & misi yang jelas saat menjabat gubernur Jawa Tengah dan rekam jejak yang program dan kinerja di tingkat Provinsi yang dirasakan masyarakat Jawa Tengah saja, kemudian Anies Baswedan dinilai oleh 37,9 persen responden memiliki integritas, visi dan misi serta rekam jejak yang dirasakan oleh masyarakat Jakarta saja.”

Dibandingkan dengan hasil survei periode sebelumnya, survei Laboratorium Suara Indonesia terbaru, banyak menampilkan dukungan pilihan partai politik yang signifikan setelah adanya pengaruh dari koalisi koalisi yang dibangun oleh parpol yang ada di DPR RI dan diluar DPR RI.

Peringkat teratas penguasaan dukungan publik terhadap pilihan parpol jika digelar pemilu hari ini , partai GOLKAR tetap memuncaki persaingan. Dengan besaran pilihan responden pada 20,8 persen, GOLKAR meninggalkan pesaing-pesaing politiknya cukup signifikan. Kemudian diurutan kedua PDI Perjuangan dengan 17,3 persen dan di urutan ketiga Gerindra 14,2 persen, PKB 9,6 persen, Demokrat 7,4 persenb, Nasdem 6,4 persen , PKS 4,7 persen,PAN 2,9 persen dan PPP 1,8 persen serta gabungan parpol lainnya dijumlahkan sebesar 5,2 persen dan tidak memilih sebanyak 9,7 persen.

“Ketika keempat tokoh ini diuji keterpilihan pada responden untuk mengetahui preferensi pilihan publik jika pilpres digelar hari ini , tokoh mana yang akan dipilih maka hasil preferensi pilihan publik, menjadikan Airlangga Hartarto dipilih paling banyak dimana 32,1 persen memilih Airlangga Hartarto, kemudian diurutan kedua Prabowo Subianto dipilih sebanyak 29,4 persen responden, dan Ganjar Pranowo dipilih sebanyak 17,6 persen kemudian Anies Baswedan 10,7 persen. Dan yang tidak memberikan pilihan sebanyak 10,2 persen,” ujar Albertus Dino.

Dari hasil survei ini menunjukan bahwa tidak hanya mencantumkan persoalan popularitas yang jadi pilihan publik dalam memilih seorang presiden akan tetapi juga kapasitas,kualitas dan rekam jejak tokoh yang kebijakannya berdampak langsung pada kehidupan ekonomi dan sosial pada keluarga masyarakat, di mana yang selama ini dalam perhelatan pemilu selalu ditonjolkan adalah lebih ke arah populisme.

“Ini penting untuk mencari pemimpin yang benar benar genuine memiliki kapasitas. Dan Jangan sampai masyrakat terjebak pada populisme tokoh yang sedang dimainkan oleh oligarki yang menginginkan status quo kepemimpinan nasional dengan membiayai tokoh yang tidak punya kapasitas dan kualitas serta rekam jejak yang berkualitas dalam mengurus negara, dengan melakukan framing populisme pada tokoh yang dibiayai tersebut untuk pemimpin nasional, ternyata mereka tidak mampu untuk mengatasi persoalan-persoalan bangsa yang dihadapi dimasa mendatang nanti pasca presiden Jokowi dan Ini menjadi suatu catatan penting bahwa persoalan kapasitas adalah suatu yang penting bagi sosok pemimpin,” bukan cuma populis karena akibat framing di medsos tapi faktanya pemimpin tersebut tidak memiliki kualitas dan kapasitas untuk memimpin secara nasional,” tandasnya. (*)