Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto buka suara terkait dengan diskusi elite politik di Istana Merdeka.

Dirinya mengatakan tak ada pembahasan terkait dengan sosok yang akan menjadi penerus kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Baca Juga: Tunaikan Kontrak Politik Jokowi, Pengakuan Anies Baswedan Disoroti: Saya Enggak Macam Ahok

Justru yang terjadi adalah sebuah diskusi mengenai kesinambungan demi tercapainya masa depan cerah di Indonesia.

"Kita tidak berbicara tentang tokoh-tokoh, kita tidak berbicara tentang politik praktis, kita berbicara tentang kesinambungan kebijakan," ujar Hasto di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Senin (8/5/2023).

Kendati demikian, Jokowi dan enam ketua umum partai politik yang hadir memiliki pandangan bahwa harus adanya keberlanjutan oleh pemimpin berikutnya. Termasuk dalam menghadirkan kesinambungan.

"Hal yang wajar seorang pemimpin berbicara tentang bagaimana kepemimpinan masa depan agar terjadi suatu kesinambungan terhadap suatu capaian-capaian pemerintah dan bagaimana mewujudkan visi ke depan contoh Indonesia sebagai poros maritim dunia," ujar Hasto.

"Sehingga dengan adanya suatu kesepahaman itu dapat dibangun suatu dialog-dialog antarpimpinan partai politik," sambungnya.

Pertemuan itu juga dibantahnya untuk mengerucutkan sosok pemimpin untuk periode berikutnya. Tegasnya, partai berlambang kepala banteng itu paham betul perbedaan politik praktis dan kepentingan negara.

"Berbicara dengan demografi, bonus demografi, bagaimana ini memberikan suatu leverage dalam kemajuan Indonesia ke depan. Itu kan merupakan suatu pembicaraan terkait dengan kepentingan negara," ujar Hasto.

Diketahui, Presiden Jokowi menekankan, dirinya adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Karena itu wajar apabila ia berbicara berkaitan dengan situasi politik ketika mengundang enam ketua umum partai politik.

"Dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa kalau saya berbicara politik, ya boleh dong," ujarnya saat memberi keterangan kepada awak media di Sarinah, Jakarta.

Jokowi menambahkan bahwa selama ini dia juga banyak berbicara berkaitan dengan pelayanan publik. Menurut Jokowi kedua hal itu menjadi tugas seorang Presiden, tetapi dia akan berhenti ikut campur ketika sudah ada penetapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca Juga: Surya Paloh Ditemui Menteri, Tanda Masih Berbaik Hatinya Jokowi: Itu Bukti Kepemimpinan...

"Ya kan memang ini tugas, tugas seorang Presiden. Hanya kalau memang sudah ada ketetapan dari KPU saya" ujar Jokowi sembari menunjukkan gestur mengangkat kedua tangannya.

Baca Juga: Kenapa Kita Butuh Me Time?

Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Warta Ekonomi dengan Republika.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.