"Kalau koalisi pasangan calon nanti itu cuma dua sangat bisa ditafsirkan bahwa negara dan presiden intervensi mengenai hal ini," kata Mardani di Gedung KPU RI pada Senin (8/5/2023).

Dirinya menyindir apabila presiden ingin membahas capres agar tidak hanya berkutat pada Ganjar Pranowo saja namun juga capres lainnya. Termasuk capres yang diusung oleh partai dari koalisi luar pemerintahan.

"Kalau mau bahas capres, Nasdem diundang juga ke Istana, kalau perlu PKS, atau semua partai diundang," ujarnya.

Mardani menyebut perilaku Jokowi yang ikut campur soal capres tak melanggar hukum, namun melanggar etika politik. Karena jabatannya sebagai presiden yang tak boleh memihak pada kandidat capres manapun.

"Secara hukum tidak ada yang dilanggar. Tetapi secara etika, beliau harus paham sebagai sosok pribadi Jokowi dan presiden, " terangnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla menyarankan Presiden Jokowi agar tidak terlalu terlibat dalam politik menjelang Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan JK merespons sikap Jokowi yang tak mengundang Ketum Nasdem Surya Paloh ke Istana Negara dalam pertemuan enam partai politik dalam acara silaturahmi pada Selasa (2/5/2023).

NasDem menjadi satu-satunya parpol pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf yang tak diundang dalam acara itu.

JK meminta Jokowi mencontohkan Presiden RI ke-4 cum Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjelang akhir jabatan mereka tak terlalu pusing mengurus politik.

"Menurut saya, presiden itu seharusnya seperti Bu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir. Maka tidak terlalu melibatkan diri dalam suka atau tidak suka, dalam perpolitikan itu. Supaya lebih demokratis, lah," kata JK di kediamannya, Brawijaya, Jaksel, Sabtu (6/5/2023) lalu.