Partai Demokrat menegaskan, Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan, tidak pernah mengumpulkan parpol pendukung di Istana Kepresidenan untuk membentuk koalisi Pilpres 2024. Apalagi membahas strategi pemenangan koalisi untuk Pilpres.

"Pak SBY setahu kami tidak pernah mengumpulkan parpol pendukung di Istana buat bentuk koalisi pilpres. Apalagi bahas-bahas strategi pemenangan koalisi untuk pilpres," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Minggu (7/5).

Herzaky mengungkapkan, SBY memang pernah mengumpulkan para pimpinan parpol untuk membahas bagaimana mengawal kebijakan dan program pro rakyat yang diputuskan pemerintahan SBY. Hal ini agar diterima di parlemen dan dapat dirasakan betul manfaatnya di masyarakat.

"Agar bantuan benar-benar sampai ke rakyat, bukan bantuannya diambil kembali setelah Presiden meninggalkan lokasi acara," ucap Herzaky.

Sedangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri mengakui, pertemuan 6 ketum parpol minggu lalu di Istana untuk membahas strategi koalisi Pilpres 2024. Makanya ada satu parpol pemerintah yang tidak diajak kumpul karena memilih beda koalisi untuk 2024.

Baca Juga: Cawapres Anies Disebut-sebut Punya Efek Kejut, Demokrat: Banyak Pihak yang Khawatir...

"Kalau ada aspirasi politik pribadi, gunakan waktu dan tempat yang tepat. Di kantor partainya mungkin, atau di kediaman pribadi di luar istana. Ada etika yang seharusnya dipahami dan dijaga betul oleh presiden Joko Widodo," ungkap Herzaky.

Oleh karena itu, Herzaky mengharapkan waktu yang tersisa ini bisa digunakan Presiden untuk fokus membantu kesulitan rakyat. Hal agar kebijakan pemerintahan saat ini benar-benar bermanfaat untuk mengurangi kesulitan rakyat, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, menjaga agar biaya hidup rakyat bawah tidak semakin membengkak, harga bahan-bahan pokok tidak semakin mencekik rakyat.

"Janganlah menterinya sudah banyak yang tidak fokus, cari dukungan sana-sini buat bisa nyapres, lalu presidennya juga malah sibuk memelototi angka-angka survei elektabilitas, bukannya memikirkan cara dan memelototi angka-angka kemiskinan, pengangguran, harga bahan pokok agar bisa turun," pungkas Herzaky.

Baca Juga: Polresta Denpasar Sambangi Mahasiswa-Masyarakat Papua Jelang KTT ASEAN 2023

Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Warta Ekonomi dengan Fajar.co.id.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.