Jember (beritajatim.com) – Verifikasi menjadi kunci pemberian bantuan sosial pemerintah, menyusul naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak ingin terjadi tumpang tindih data.

Bantuan sosial itu terdiri dari beberapa sasaran, seperti bantuan untuk nelayan. “Proses verifikasi sedang dilakukan. Jadi kalau misalnya nanti Pak Bupati (Bupati Jember Hendy Siswanto) akan menyiapkan verifikasi data nelayan supaya tidak tumpang tindih, itu akan sangat mempercepat,” kata Gubernur Khofifah Indar Parawansa, saat pemberian bantuan sosial di tempat pelelangan ikan (TPI) Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (19/9/2022).

Insentif lainnya adalah pembebasan pajak pokok bagi angkutan kota dan ojek online. “Kami menyisir angkot dan ojol. Ojek tradisional seharusnya (mendapat hal) sama, tapi verifikasinya harus ada yang membantu. Kalau ojol kan datanya sudah ada di aplikator. Itulah kenapa (bantuan) untuk ojol bisa lebih cepat. Angkota bisa juga lebih cepat,” kata Khofifah.

“Jadi pada dasarnya semua ojek punya hak yang sama. Cuma harus ada verifikatornya. Kemarin di kantor Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Jember, kami melakukan hal yang sama. Hari ini juga,” kata Khofifah.

Pemprov setiap bulan sudah memberikan bantuan Rp 300 ribu untuk penyandang disabilitas berat. “Tapi karena ada penyesuaian-penyesuaian harga setelah kenaikan harga BBM, maka kami menambahkan Rp 600 ribu untuk dua kali tahap pencairan,” kata Khofifah. Bantuan sosial juga diberika untuk warga miskin agar bayi dan balita tidak mengalami gizi buruk.

Program zakat produktif Rp 500 ribu per sasaran dari Badan Amil Zakat Nasional dan dana tanggung jawab sosial badan usaha milik daerah (BUMD) provinsi juga membantu. “(Zakat produktif) untuk siapa? Untuk pelaku usaha ultra mikro, karena pelaku usaha ultra mikro paling rentang terhadap kemungkinan terjerat rentenir,” kata Khofifah.

Menurut Khofifah, bantuan yang belum terealisasi adalah bantuan untuk program penguatan usaha mikro kecil menengah (UMKM). “Kami ingin memastikan yang sudah turun dari Jakarta berapa banyak, yang belum, kami akan melengkapi. Jadi sebetulnya bisa lebih cepat kalau tidak khawatir overlap. Tapi kita kan harus verrifikasi data supata tidak terjadi overlap. Kalau intervensi UMKM dari Dinas Sosial sudah turun, baru kita bisa melengkapi yang belum dapat dengan stimulan UMKM dari pemprov,” katanya. [wir/suf]