SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, saat berada di Kebumen, beberapa waktu lalu. (Twitter/@ganjar_pranowo).

Solopos.com, JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membela Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai tak netral dan terlalu campur tangan terkait koalisi parpol di Pemilu dan Pilpres 2024. 

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengaku tak setuju jika Jokowi dianggap cawe-cawe atau terlalu mengurusi koalisi dalam ajang Pilpres 2024. 

PromosiKisah Aditya: Bisnis Merosot saat Pandemi, Bangkit Berkat Mitra Tokopedia

Sebagai informasi, salah satu pihak yang menganggap Jokowi terlalu terlibat mengurusi pilpres adalah Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana. 

Menurut Denny, tindakan Jokowi beberapa waktu lalu yang mengumpulkan para ketua umum partai politik di Istana Merdeka untuk bahas Pilpres 2024 telah melanggar etika politik presiden.

Meski begitu, Said berpendapat Jokowi hanya sekadar menanggapi keinginan partai politik pendukungnya. Oleh sebab itu, menurutnya, komentar Denny tak menghargai kedaulatan partai politik.

“Sangat melecehkan kedaulatan partai-partai kalau Deni Indrayana menyebut Presiden Jokowi cawe cawe urusan pilpres. Setiap partai memiliki kedaulatannya masing-masing dalam menentukan siapa calon presiden [capres] dan wakil presidennya [cawapres],” ujar Said dalam keterangan tertulis, Senin (8/5/2023), mengutip Bisnis.com.

Dia mengatakan, setiap pimpinan partai politik pasti akan memutuskan capres-cawapres serta koalisinya sesuai preferensi masing-masing, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Said pun menyatakan jika para ketua umum partai politik menginginkan pendapat Jokowi maka itu adalah hak mereka. Apalagi, lanjutnya, yang dikumpulkan Jokowi merupakan partai politik koalisi pemerintahan.

“Kalau kemudian para ketua umum partai tersebut menghendaki tatanan yang saat ini dibangun oleh Presiden Jokowi penting untuk dilanjutkan, dan mendiskusikan hal tersebut dengan Presiden Jokowi, salahnya di mana?” ucap Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu.

Said yakin Jokowi tahu batasan politiknya. Dia mencontohkan, mantan Wali Kota Solo itu juga menghargai pilihan politik Partai NasDem yang mengusung Anies Baswedan sebagai capresnya. Oleh sebab itu, Said meminta Deni bijak dalam berkomentar.

Kritikan mengenai netralitas Jokowi juga disampaikan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) yang meminta Presiden Jokowi untuk tidak banyak mencampuri urusan politik terutama terkait pilpres 2024.

JK berharap agar presiden RI ke 7 tersebut dapat mengikuti pendahulunya, Megawati dan SBY yang tidak banyak mencampuri urusan politik di jelang akhir masa jabatannya. 

Hal itu dimaksudkan agar demokrasi di Indonesia bisa berjalan dengan baik. Hal itu disampaikan JK kepada wartawan, usai dirinya menerima kedatangan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, di kediamannya, Jalan Brawijaya Nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5/2023) malam. 

“Menurut saya, Presiden seharusnya seperti Ibu Mega, SBY, itu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis lah,” tegas JK. 

Selain itu JK juga menyayangkan sikap istana yang tidak mengundang Partai Nasdem pada pertemuan ketua partai koalisi pendukung pemerintah di Istana Presiden beberapa waktu lalu.

Menurutnya harusnya Nasdem diundang karena Nasdem sampai saat ini masih merupakan partai pendukung pemerintah. Untuk itu JK beranggapan pertemuan di Istana tersebut adalah pembahasan politik. 

Kritikan juga disampaikan Herzaky Mahendra Putra yang merupakan Kepala Bakomstra dan Koordinator Jubir DPP Partai Demokrat. 

Dilansir dari Twitter Partai Demokrat, Herzaky berpendapat jika Istana Presiden seharusnya digunakan untuk kepetingan rakyat, bukan kepentingan pribadi.

“Istana Presiden seharusnya digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Bukan untuk kepentingan pribadi, ataupun kelompok golongan tertentu,” katanya.

Cuitan tersebut mendapat respons yang tak kalah keras dari Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman.

Benny bahkan mengatakan jika Jokowi sedang mengumandangkan perang jika terus menerus bersikap tidak netral pada Pilpres 2024.

“Jika benar Presiden tidak netral dlm Pilpres dn Pileg apalagi menjadikan istana presiden markas tim sukses Capres tertentu maka Presiden Jokowi sebenarnya lagi mengumandangkan perang, perang semesta melawan rakyatnya sendiri,” tulisnya.

Benny K. Harman juga memeringatkan Jokowi jika dirinya masih Presiden dan lambang negara yang seharusnya adil dalam setiap tindakan.

“Hati2 Pak Jokowi,di dada bapak melekat lambang negara,lambang Presiden RI bukan lambang Presiden dari kelompok atau Presiden dari golongan,” ia menambahkan.

Sumber: Bisnis.com