AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti fakta persidangan soal dugaan keterlibatan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Hasbi Hasan, dan pihak swasta Dadan Tri Yudianto, dalam kasus suap penanganan perkara.

Disebut-sebut upaya hukum itu dengan meminta pertanggungjawaban terhadap keduanya.

"Yang jelas, ini kan fakta-fakta persidangan sudah disampaikan. Kita gitu saja, menindaklanjuti dari fakta-fakta persidangan," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/5/2023).

Namun, Alex saat ini belum mau mengungkapnya lebih lanjut. Pun termasuk saat disinggung soal status tersangka yang dikabarkan sudah disematkan oleh KPK kepada dua nama tersebut. 

Berdasarkan informasi, status hukum Hasbi dan Dadan diperoleh KPK dalam gelar perkara atau ekspose yang digelar pada awal pekan ini.

"Nantilah, nanti kalau sudah ada informasi yang jelas. Nanti jubir yang akan sampaikan," ujar Alex.

Nama Hasbi Hasan dan Dadan Tri Yudianto sebelumnya disebut dalam surat dakwaan terdakwa Theodorus Yosep Parera selaku pengacara kreditur Koperasi Simpan Pinjam Intidana (KSP), Heryanto Tanaka, yang menjadi terdakwa pemberi suap kepada dua hakim agung, Gazalba Saleh dan Sudrajad Dimyati.

Dalam dakwaan, Dadan disebut menjadi jembatan penghubung antara Yosep dan Heryanto Tanaka dengan Hasbi Hasan. Disebutkan, Yosep dan Heryanto bertemu Dadan pada 25 Maret 2022 untuk membahas Kasasi Pidana Nomor 326K/Pid/2022 atas nama Budiman Gandi Suparman. 

"Bertempat di Rumah Pancasila, Jalan Semarang Nomor 32, Tawangmas, Semarang Barat terdakwa satu (Yosep) dan Heryanto Tanaka bertemu dengan Dadan Tri Yudianto yang merupakan penghubung Hasbi Hasan," ucap Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Wawan Yunawarto dalam dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (18/1/2023).

Sehari setelahnya, Yosep menyerahkan surat permohonan kepada majelis hakim yang menangani kasasi tersebut. Dadan kemudian meminta Heryanto untuk menyiapkan sejumlah uang.

"Selanjutnya, Heryanto Tanaka memerintahkan Na Sutikma Halim Wijaya untuk mentransfer uang dengan total Rp11,2 miliar," kata Wawan. 

Dalam fakta persidangan nama Hasbi Hasan disebut turut menerima uang suap dalam penanganan perkara yang menjerat dua Hakim Agung. 

Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, sebelumnya tak memungkiri jika jumlah uang yang diterima oleh Hasbi Hasan lumayan besar. 

Hakim Agung, Gazalba Saleh, sebelumnya didakwa menerima suap terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Suap berasal dari Heryanto Tanaka yang diserahkan melalui sejumlah pihak. 

Dalam surat dakwaan, Gazalba Saleh disebut menerima suap sebesar 20 ribu dolar Singapura (SGD). 

"Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang sebesar SGD 110,000 dari Heryanto Tanaka melalui Theodorus Yosep Parera dan Eko Suparno, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili yaitu diketahui atau patut diduga uang tersebut diberikan untuk mempengaruhi Terdakwa selaku Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi pidana Nomor 326K/Pid/2022 atas nama Budiman Gandi Suparman agar perkaranya dikabulkan," ucap Jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan terdakwa Gazalba Saleh di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (3/5/2023).

Diungkapkan Jaksa, Heryanto Tanaka dalam pengurusan perkara itu diduga menyiapkan uang sebesar SGD200 ribu. Uang itu diberikan kepada Yosep dan Eko Suparno.

Dari jumlah tersebut, Yosep memberikan kepada staf kepaniteraan di MA Desy Yustria sebesar SGD110 ribu. Desy kemudian memberikan uang sebesar SGD95 ribu ke staf kepaniteraan lain di MA Nurmanto Akmal untuk diserahkan ke Gazalba Saleh.

"Sedangkan sisanya dibawa oleh Nurmanto Akmal yang selanjutnya diserahkan kepada Redhy Novarisza sebesar 55 ribu SGD. Selanjutnya Redhy Novarisza menyerahkan kepada terdakwa melalui Prasetio Nugroho sekitar 20 ribu SGD yang kemudian Prasetio Nugroho menginformasikan kepada Redhy Novarisza bahwa uang pengurusan perkara 326 K/Pid/2022 telah diterima oleh Terdakwa," ungkap Jaksa.

Dalam uraiannya, Jaksa menerangkan bahwa dugaan rasuah itu berawal dari Heryanto Tanaka yang menanamkan investasi sebesar Rp45 miliar di KSP Intidana. Saat itu terjadi permasalahan keuangan di KSP. Kemudian, Heryanto Tanaka melaporkan Ketua KSP Intidana, Budiman Gandi Suparman.

Laporan itu kemudian bergulir di Pengadilan Negeri Semarang. Namun, Budiman dibebaskan. Tak terima atas putusan itu, Heryanto yang merasa dirugikan lalu mengajukan banding dan kasasi.

Melalui pengacaranya Yosep, Heryanto melakukan serangkaian upaya hukum agar kepentingannya terpenuhi. Heryanto ingin hakim agung mengabulkan kasasi tersebut. Gazalba Saleh diketahui menjadi salah satu Hakim Agung yang menangani perkara kasasi itu. 

Untuk memuluskan keinginan kliennya itu, Yosep lantas menemui Desy Yustria. Kemudian Desy menyampaikan keinginan tersebut ke Nurmanto yang lalu mempelajari kasasi itu.

Nurmanto kemudian bertemu staf Gazalba Saleh, Redhy Novarisza. Dalam pertemuan itu, Nurmanto menyampaikan keinginan pengurusan perkara dari Heryanto Tanaka melalui pengacaranya itu.

Majelis hakim pada 5 April 2022 memutus Perkara Kasasi Nomor 326 K/Pid/2022. Dalam putusannya, majelis menyatakan Budiman Gandi Suparman bersalah dan dihukum lima tahun penjara.

KPK sudah memeriksa Hasbi Hasan dan Dadan bebeberapa waktu lalu. KPK juga telah memanggil Hasbi untuk menjadi saksi dalam persidangan dengan terdakwa hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati dkk, namun yang bersangkutan tidak hadir.

KPK sejauh ini telah memproses hukum 15 orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Mereka yakni Hakim Agung non-aktif, Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh; Hakim Yustisial sekaligus Asisten Gazalba Saleh, Prasetio Nugroho; staf Gazalba Saleh, Redhy Novarisza; Hakim Yustisial sekaligus Panitera Pengganti MA, Elly Tri Pangestu; Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA, Edy Wibowo. 

Kemudian PNS pada Kepaniteraan MA yaitu Desy Yustria dan Muhajir Habibie; PNS MA, Nurmanto Akmal dan Albasri; pengacara Yosep Parera dan Eko Suparno; serta Debitur KSP Intidana, Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto; dan Ketua Yayasan RS Sandi Karsa Makassar, Wahyudi Hardi.