Bupati dan Ketua DPRD menerima LHP atas LKPD Kabupaten Klaten TA 2022 dari BPK perwakilan Jawa Tengah. (Dok. Prokopim Pemkab Klaten)

Krjogja.com - KLATEN - Pemerintah Kabupaten Klaten kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun anggaran 2022. Hal tersebut menjadi prestasi yang berhasil diraih oleh Pemkab Klaten selama lima tahun berturut-turut sejak 2018.

Prestasi tersebut, menunjukkan bahwa LKPD Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2022 telah disajikan secara jujur, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Bupati Klaten, Sri Mulyani menerima secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Klaten tahun anggaran 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Tengah di Kantor BPK Jateng, Jumat (5/5/2023).

Atas laporan keuangan Pemkab Klaten tersebut, BPK Perwakilan Jawa Tengah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau unqualified opinion.

Sri Mulyani bersyukur atas pencapaian WTP lima kali berturut-turut tersebut. Penghargaa itu juga merupakan bukti kerja keras selururh jajaranya, sehingga tercipta pemerintahan dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Terimakasih pada selururh jajaran. Semoga opini WTP ini lebih memotivasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat Klaten,” kata Sri Mulyani.

Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Jateng, Hari Wiwoho mengatakan, pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Hari Wiwoho pun memberikan apresiasi atas diraihnya Opini WTP oleh Kabupaten Klaten dan kabupaten lain yang menerima prestasi Opini WTP.

“Kami mengapresiasi segala upaya yang telah dilakukan oleh masing-masing pemerintah Kabupaten untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel. Opini atas LKPD Kabupaten Blora, Sragen, Klaten dan Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 adalah wajar tanpa pengecualian. Kami berharap agar hasil pemeriksaan yang kami sampaikan dapat memberikan dorongan dan motivasi. Untuk terus selalu memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara akuntabel dan transparan," ungkap Hari.

Hari menambahkan hasil tersebut setelah dilakukan serangkaian tahapan pemeriksaan LKPD oleh tim BPK dan pencapaian opini WTP. Dengan demikian, empat kabupaten yakni Kabupaten Klaten, Blora, Sragen, dan Wonogiri dapat mempertahankan predikat WTP seperti tahun sebelumnya. (Sit)