KNews.id- Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlibat dalam penentuan capres dan cawapres yang akan berkompetisi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Mantan Wali Kota Solo itu melakukan politik sandera hukum.

“Pak Jokowi, hentikan ikut cawe-cawe, hentikan ikut siapa bakal capres, siapa bakal cawapres, bagaimana koalisinya, hentikan! Karena itu adalah kewenangan konstitusional parpol. Jangan disandera dengan kasus-kasus hukum,” Guru Besar University of Melbourne Australia, Prof Denny Indrayana dalam diskusi publik bertajuk “OTW 2024: Adu Ampuh Rencana Istana vs Rencana Rakyat” di Jalan K.H. Wahid Hasyim No.91, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (3/5).

Denny mengungkapkan ada beberapa kasus hukum seperti BPS, minyak, izin lahan hutan, hingga kardus durian telah menjadi rahasia umum. Namun ia tak menyebut pihak-pihak mana saja yang disebutnya telah tersandera secara hukum hingga akhirnya disetir oleh Jokowi untuk mendukung kandidat jagoannya pada Pilpres 2024 nanti.

“Saya sebut hukum dijadikan instrumen strategi pemenangan Pilpres 2024,” tegasnya.

Atas dasar itu, Denny meminta mantan Walikota Solo itu untuk menghentikan cara-cara penyanderaan hukum terhadap pihak-pihak tertentu hanya untuk memuaskan hasrat kekuasaannya.

“Hentikan pengkondisian hentikan koalisi-koalisi karena sandera hukum, hentikan instrumen hukum yang menjadi strategi kampanye pemilu 2024 terutama Pilpres,” kata Denny.

Di sisi lain, Denny juga menyesalkan masih adanya upaya-upaya penjegalan terhadap Anies Baswedan agar tidak menjadi kandidat bacapres pada Pemilu 2024. Hal itu diperparah dengan adanya upaya pembegalan Partai Demokrat oleh KSP Moeldoko, hingga dikudetanya Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa hanya karena akan mendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

“Ini langkah langgar konstitusi, rusak kejujuran dan keadilan pilpres. Harus kita kritik keras. Hentikan upaya menjegal salah satu upaya paslon, sehingga rakyat dapat pilihan sesuai dengan aspirasi dan keinginannya,” pungkasnya. (AHM/SN)