Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan alasan tidak mengundang Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam pertemuan dengan parpol koalisinya lantaran NasDem telah memiliki koalisi sendiri untuk Pilpres 2024. Merespons itu, NasDem mengaku masih berkomitmen di koalisi pemerintahan Jokowi.

"Ada pun koalisi yang dibentuk Partai NasDem dengan PKS dan Partai Demokrat, itu adalah koalisi pilpres 2024, jadi saya tidak melihat korelasi itu. Artinya bahwa kecuali kemudian presiden menganggap bahwa NasDem sudah tidak lagi atau sudah dikeluarkan dari koalisi pemerintahan. Saya ulangi kecuali presiden mengatakan bahwa NasDem sudah dikeluarkan di koalisi pemerintahan karena mendukung Anies ya kan," ujar Waketum NasDem Ahmad Ali kepada wartawan, Kamis (4/5/2023).

Ali mengaku tak khawatir lantaran tidak diundang dalam pertemuan parpol tersebut. Dia berkata keputusan NasDem untuk mendukung Anies Baswedan tidak ada hubungannya dengan keberadaan NasDem di koalisi pemerintahan Jokowi saat ini.

-

-

"Kenapa harus khawatir? Begini, putusan membentuk koalisi, sebenarnya poinnya itu kan putusan untuk mendukung Anies Baswedan, itu adalah keputusan partai. Keputusan partai untuk Pilpres 2024," katanya.

"Sedangkan pemerintahan hari ini adalah pemerintahan 2019. Jadi kalau ditanya apakah ada kekhawatiran? Bagi kami tidak ada yang harus dikhawatirkan. Karena itu adalah keputusan yang diambil oleh partai lewat forum mekanisme resmi, dan untuk Pemilu atau Pilpres 2024. Tidak ada hubungannya dengan pilihan keberadaan partai NasDem di pemerintahan hari ini," sambungnya.

Ali meminta untuk saling menghormati keputusan yang telah diambil Partai NasDem. Sebab, dia berkata, NasDem pun akan menghormati keputusan partai lain.

"Bahwa kalau emang keputusan itu membuat orang tidak nyaman atau kemudian pemerintahan, ya kita juga menghargai itu. Tapi tentunya kami berharap semua orang hargai keputusan yang sudah diambil oleh Partai NasDem," ungkap Ali.

Ali berpendapat untuk membiarkan publik yang menilai. Meski begitu, dia berkata itu merupakan hak dari Jokowi sebagai pengundang.

"Bagi kami ya itu adalah bagi NasDem itu adalah hak daripada Pak Presiden ya kan? Karena beliau adalah tuan rumah. Itu kami biarlah publik yang kemudian memberikan judgement terhadap keputusan tersebut," ujarnya.

"Tapi kalau ditanyakan tentang sikap NasDem, NasDem adalah bagian daripada koalisi pemerintahan yang memiliki tanggung jawab untuk mengawal pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf Amin sampai dengan 2024. Itu adalah komitmen partai NasDem," imbuhnya.

Jokowi tak undang NasDem. Simak di halaman selanjutnya.