Jakarta: Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menilai bahwa kebebasan pers global saat ini tengah mengalami kemunduran. Hal serupa juga terjadi di Indonesia yang merupakan salah satu negara demokrasi.
 
"Kebebasan sipil secara global Memang sedang mengalami resesi. Itu termasuk kebebasan pers yang mundur. Indonesia juga bukanlah kekecualian dari fenomena resesi global dalam kebebasan," ujar Usman kepada Media Indonesia, Rabu, 3 Mei 2023.
 
Usman menyebut mundurnya kebebasan pers tidak terlepas dari peran rezim yang berkuasa. Padahal, kebebasan pers merupakan salah satu unsur negara demokrasi yang seharusnya dijaga para elite politik.

-?

- - - -
"Kebanyakan sebabnya lebih berasal dari tingkat atas yaitu elite yang kurang berkomitmen pada kebebasan pers dan demokrasi. Jadi harus ada upaya lebih serius lagi dalam mempertahankan sistem demokrasi, yaitu dengan menjamin kebebasan pers," ungkapnya.
 
Usman sepakat dengan pernyataan Sekjen PBB Antonio Guterres yang menyebut bahwa nasib kebebasan pers berada di ujung tanduk. Hal itu tergambar dalam berbagai peristiwa di berbagai berbagai negara.
 
"Jurnalis dan media masih menjadi sasaran serangan dan ancaman, terutama ketika meliput isu-isu sensitif atau yang berkaitan dengan korupsi, hak asasi manusia, dan kebijakan pemerintah," kata dia.
 
Di Indonesia pun, upaya memberangus media yang kritis masih saja terjadi. Di era teknologi informasi saat ini, serangan digital yang ditujukan kepada media massa semakin marak terjadi, sebagai respons dari pemberitaan yang kritis. Hal ini seperti yang pernah diungkap Komite Keselamatan Jurnalis.
 
"Salah satu contohnya adalah serangan digital kepada website Project Multatuli Maret lalu. Serangan ini merupakan upaya membungkam kritik kepada berbagai pihak yang dikritisi, serta menciderai kebebasan pers yang sudah dijamin kemerdekaannya dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers," tutur Usman.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
 

(AGA)