Ketua Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mahfud MD resmi membentuk Satgas Supervisi Dugaan Tindakan Pidana TPPU di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pembentukan satgas itu dilakukan usai rapat koordinasi lintas instansi dan rapat dengar pendapat bersama DPR.

"Hari ini pemerintah telah membentuk satgas yang dimaksud, yaitu satgas tentang tindak pidana pencucian uang," kata Mahfud dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (3/5).

Dalam putusan pembentukan satgas itu, pada poin keempat disebutkan struktur satgas tersebut terdiri dari tim pengarah, tim pelaksana, dan kelompok kerja.

Tim pengarah terdiri dari Mahfud MD, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana. Ketiganya juga merupakan masuk dalam struktur Ketua Komite TPPU, Wakil Ketua Komite TPPU, dan Sekretaris Komite TPPU.

"Dalam tim pelaksana, yaitu Deputi 3 bidang Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, wakilnya Deputi 5 bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukan, dan sekretaris Direktur Analisis dan Pemeriksaan I PPATK," ucap Mahfud.

Untuk anggota, terdiri dari Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, Irjen Kemenkeu, Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus, Wakabareskrim Polri, Deputi bidang Kontra Intelijen Badan Intelijen Negara (BIN), dan Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK.

Adanya bagian dari Kemenkeu di dalam satgas ini sudah sesuai aturan. Sebab, dalam undang-undang disebutkan apabila melakukan pengusutan kasus perpajakan, maka harus melibatkan Dirjen Pajak serta Dirjen Bea dan Cukai. Oleh karenanya, mereka akan menindaklanjuti karena memiliki wewenang pro justicia.

"Untuk kelompok kerja akan dibagi menjadi kelompok kerja satu dan kelompok kerja dua," tutur Mahfud.