RADARBANGSA.COM - Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda mengungkapkan, Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2023 harus dijadikan momentum evaluasi untuk mengukur efektivitas Program Merdeka Belajar. Menurutnya, program yang dicanangkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi (Kemendikbudtistek) sejak Februari 2022 lalu itu sudah memiliki sejumlah indikator keberhasilan maupun kegagalan.

"Kami menilai setidaknya ada indikator yang bisa kita lihat untuk melihat tren efektivitas apakah memang hasil program Merdeka Belajar ini sesuai yang bertujuan menciptakan profil pelajar Pancasila yang mempunyai karakter kuat dan menguasai kemampuan dasar bidang numerik, literasi, dan sains setelah hampir 3,5 tahun diluncurkan Mas Menteri," kata Syaiful Huda dilansir dari laman resmi DPR RI, Selasa, 2 Mei 2023.

Diketahui, Program Merdeka Belajar memiliki 24 episode. Masing-masing dari episode tersebut berisi sejumlah sub program yang merupakan turunan dari visi Merdeka Belajar. Di antaranya, program sekolah penggerak, program guru penggerak, program organisasi penggerak, program asesmen nasional, penghapusan tes akademik untuk masuk perguruan tinggi negeri, hingga penghapusan tes calistung bagi siswa PAUD.

Politisi PKB ini menilai, beberapa sub program Merdeka Belajar memiliki kontroversi. Seperti, adanya kisruh organisasi penggerak yang sempat menjadi polemik nasional dan penolakan terhadap RUU Sisdiknas oleh sebagian masyarakat pendidikan sehingga gagal menjadi program legislasi nasional prioritas.

Huda mengingatkan, evaluasi program Merdeka Belajar menjadi vital guna meningkatkan partisipasi publik dalam proses perumusan dan adopsi kebijakan Merdeka Belajar. "Berbagai program tersebut tentu merupakan itikad baik dari Mas Menteri namun sebagai sebuah kebijakan maka sudah seharusnya diuji apakah memang benar-benar memberikan dampak bagi perbaikan kualitas pendidikan di tanah air," tukasnya.

Oleh karena itu, Syaiful pun berharap, di sisa waktu 1,5 masa kerja Mendikbud Ristek Nadiem Makarim ini, secepatnya dilakukan penajaman program prioritas supaya dampak nyata dari upaya perbaikan kualitas pendidikan di tanah air terasa. Menurutnya, Nadiem Makarim juga perlu memilih program yang harus diselesaikan sehingga diperoleh legacy yang diingat oleh publik.

"Saya menyarankan tunaikan saja rekruitmen sejuta guru honorer menjadi PPPK sehingga janji perbaikan kesejahteraan guru bisa terealisasi. Dengan demikian periode pemerintahan ke depan tinggal fokus pada peningkatan kualitas dan manajemen distribusi guru ke seluruh wilayah di tanah air," tutupnya.