Sejak itu, tawuran antarwarga mulai mereda. Sepanjang bulan Ramadan, Tambora bahkan mencatatkan nihil tawuran. Suherwi menyebut itu tak terlepas dari peran kepolisian, ormas, dan warga setempat yang rutin menggelar ronda dan patroli. 

"Biasanya kan suka ada tuh. Pas mau sahur, sudah dar-der-dor.  Patroli (polisi) juga rutin terus itu. Alhamdulillah, begitu banyak patroli, jadi aman-aman saja. Saya senang. Dari dulu saja begini (tidak ada tawuran),” ujar dia.

Tak jauh dari tempat ngadem Suherwi, Toni Wijaya tengah nongkrong bersama sejumlah rekannya di posko Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar (BPPKB) Banten. 

Kepada Alinea.id, Toni bercerita ia tak sekadar sedang duduk-duduk santai. Mendiami posko ialah salah satu strategi petugas BPPKB Banten sepertinya dalam mencegah tawuran yang rutin terjadi Tambora.

“Kalau mereka lihat ada orang di posko, mereka (warga yang hendak tawuran) juga segan. Kalau ada yang kumpul, langsung dibubarin sekarang,” kata Toni.

Toni mengatakan sudah ada beberapa posko ormas yang didirikan di sepanjang Jl. KH. Moh. Mansyur. Kehadiran posko ormas plus patroli rutin petugas Polsek Tambora dan Koramil setempat, kata dia, efektif mencegah tawuran antarwarga. 

“Gimana enggak takut? Pindah (tawuran) ke sini ada posko, di sana ada posko. Akhirnya, enggak terjadi tawuran. Dulu kalau tawuran mah ke mana saja. Kadang suka lemparin botol. Sekarang, alhamdulillah, padagang jadi nyaman,” jelas pria berusia 36 tahun itu.

Sulit dipertahankan 

Dalam sebuah kegiatan sahur dan salat subuh keliling April lalu, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Pol. Badya Wijaya sempat mengapresiasi kinerja petugas dan aparatur lokal Tambora. Ia menyebut sepanjang 15 hari pertama Ramadan, Tambora tak pernah dibekap tawuran.

“Saya mengapresiasi seluruh pengurus wilayah, RT, RW, hingga Muspika Tambora yang berkolaborasi mengamankan wilayah Tambora hingga berhasil menjaga kesucian bulan puasa dengan zero tawuran hingga 15 hari pertama,” ucap Badya. 

Luas Tambora sekitar 542,09 hektare itu. Ada 11 kelurahan, 96 RW, dan 1.083 RT di kecamatan itu. Pada 2021, BPS mencatat ada 92,360 keluarga di Tambora. Jumlah penduduk yang terdata 275,135 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 550.951 jiwa/km2.

Menurut Kapolsek Tambora Komisaris Polisi Putra Pratama, setiap kelurahan memiliki jumlah RW yang beragam. Roa Malaka, misalnya, hanya punya tiga RW. Tanah Sereal punya 15 RW dengan jumlah penduduk jauh lebih banyak ketimbang kelurahan lainnya. 

Dulu, menurut Putra, Polsek Tambora menugaskan satu anggota Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) sebagai pengawas di setiap kelurahan. Namun, kebijakan itu diubah saat Polda Metro Jaya dipimpin Muhammad Fadil Imran.

Ketika itu, Fadil menginstruksikan kebijakan polisi RW atau menetapkan satu polisi di satu RW. Polisi RW adalah polisi yang berdomisili di RW tempat bertugas atau tidak jauh dari RW yang perlu dijaga. Dengan kebijakan ini, ada 96 polisi bertugas di Kecamatan Tambora.

“Yang 96 polisi itu, dia berdinas di Polsek Tambora, Polres Jakarta Barat, dan Polda Metro Jaya. Jadi, gabungan dari tiga satuan,” jelas Putra kepada Alinea.id, Jumat (28/4).

Menurut Putra, ada kriteria tertentu yang ditetapkan Polda Metro Jaya  untuk bisa menjadi polisi RW, di antaranya sudah berdinas sebagai polisi 10 tahun, tidak bermasalah, dan setelah dipilih harus bersedia mengikuti pelatihan di Polda Metro Jaya.

Putra membenarkan Tambora aman dari perkelahian massal atau tawuran sepanjang Ramadan. Ia menyebut situasi itu tak terlepas dari kolaborasi bhabinkamtibmas, polisi RW, dan manajemen pengamanan yang sudah disiapkan Polsek Tambora sebulan sebelum Ramadan.

“Jadi, di manajemen pengamanan itu, kami menyiapkan tujuh titik pos pantau di wilayah Tambora. Tujuh titik itu semua ter-connecting. Kalau seandainya ada rombongan motor di titik satu tidak bisa diantisipasi, maka dia diusahakan untuk ditangani oleh titik yang berikutnya.” kata Putra.

Setiap pos pantau, kata Putra, diisi oleh tiga polisi dan dibantu anggota Koramil, Satpol PP, serta relawan Citra Bhayangkara. Mereka bertugas dari pukul sembilan malam sampai enam pagi. Polsek Tambora juga menjalin komunikasi dengan RT dan RW.

“Siapa anak-anak nakal di tempatnya, siapa keluarganya yang enggak bisa memantau anaknya, siapa pemain narkoba, itu pihak RT dan RW tahu semua,” jelas Putra. 

Namun demikian, Putra pesimistis kondisi nihil tawuran itu bisa dipertahankan di Tambora. Salah satu kendala, kata dia, ialah minimnya personel. 

Saat ini, Polsek Tambora hanya punya 75 polisi aktif. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka rasionya sekitar 1 banding 4.000. Selama tiga tahun ke depan, 30% personel Polsek Tambora juga bakal memasuki masa pensiun. 

“Kemaren itu, anggotanya dibagi dalam tiga shift. Satu shift 25 orang. Selain pelayanan kepolisian rutin, mereka juga harus mengisi titik pos pantau dan bertugas sebagai Polisi RW bagi yang ditunjuk. Personel yang ada kita forsir tenaganya sampai empat orang yang diopname di rumah sakit," ungkap Putra. 

Sebelum jadi Kapolsek Tambora, Putra sempat magang di Tambora pada 2008. Kala itu, ia personel Tambora mencapai lebih dari 200 orang. Jika dibanding sekarang, terjadi pengurangan jumlah personel hingga 60% sejak saat itu. 

“Zero tawuran di Tambora itu bisa kita wujudkan dengan mengorbankan anggota. Artinya, memang benar-benar tenaga polisi di Polsek Tambora diforsir habis-habisan. Tidak ada solusi yang lain (selain penambahan personel). Kalau ada yang sakit atau berhalangan untuk bertugas karena berbagai alasan, itu sudah pasti mengganggu operasional.” katanya.

Putra mengaku sudah menyampaikan masalah kekurangan personel itu ke Polres Jakarta Barat. Polres sudah menindaklanjuti dengan bersurat ke Polda Metro Jaya. “Itu (penambahan personel) adalah kebijakan dari pimpinan (di) polda dan polres,” ucap dia.

Pelibatan masyarakat

Pengamat sosial dari Universitas Indonesia (UI) Rissalwan Habdy Lubis mengatakan upaya mencegah kembali meletusnya tawuran di Tambora tak bisa sepenuhnya dibebankan kepada kepolisian. Masyarakat juga harus berperan. Salah satu caranya ialah dengan menggunakan kontrol sosial.

Kontrol sosial, jelas Rissalwan, bisa diaplikasikan melalui tokoh masyarakat dan pemuda setempat. “Kemudian, dia (pemimpinnya) akan menyampaikan hal positif kepada grupnya,” kata Rissalwan kepada Alinea.id, Sabtu (29/4).

Menurut Rissalwan, cara itu dapat dilakukan warga Tambora mayoritas beragama Islam yang tidak neko-neko. “Saya masih optimistis kita bisa meneruskan supaya tidak ada lagi kerusuhan, tidak ada lagi ada kekerasan antarwarga,” ucap dia. 

Karakteristik Kecamatan Tambora, menurut dia, sebetulnya mirip dengan Kecamatan Johar Baru di Jakarta Pusat. Lingkungan padat penduduk membuat dua wilayah tersebut identik dengan tawuran. Penyebab tawuran biasanya hanya persoalan kecil. Namun, persoalan sepele itu kerap bereskalasi menjadi perkelahian dan tawuran. 

Secara psikologi-sosial, situasi itu terjadi lantaran masyarakat yang tinggal di kawasan padat penduduk tidak punya cara untuk melepaskan stres. “Sehingga, stresnya terlampiaskan dengan cara kalau ada gesekkan. Ada sedikit benturan, itu akan cepat meledak,” jelas Rissalwan. 

Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Sunyoto Usman padatnya populasi di suatu kawasan tak mutlak jadi bikin kawasan tersebut rentan konflik. Faktor-faktor lainnya turut berpengaruh, semisal jumlah etnis yang mendiami kawasan, kemajemukan, kesenjangan sosial, dan kemiskinan.

Tanpa patronase yang kuat, menurut Sunyoto, kawasan multietnis dengan tingkat kemiskinan tinggi dan kesenjangan sosial yang lebar bisa "meledak" sewaktu-waktu. "Itu penyebab kenapa Kecamatan Tambora sebelumnya identik dengan tawuran," kata Sunyoto kepada Alinea.id, Sabtu (29/4).

Sunyoto sepakat status zero tawuran di Tambora bisa tetap dipertahankan. Ia mengusulkan penambahan jumlah CCTV untuk memantau aktivitas masyarakat serta pelibatan warga setempat dalam menjaga ketertiban dan keamanan. 

"Itu tidak bisa diserahkan pada polsek saja. Itu harus menjadi bagian integral pada level polres. Kalau diserahkan pada lokal, saya kira agak sulit karena mereka (pelaku tawuran) membentuk jaringan juga ke luar. Kalau sosiologi melihat itu bukan persoalan personal, tapi sudah interpersonal,” jelasnya.