AKURAT.CO Anggota DPR RI Dedi Mulyadi menyebut saat ini banyak anggaran yang tidak fokus sehingga pembangunan tak bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Salah satunya perihal jalan rusak.

Hal ini diungkapkan Dedi Mulyadi saat obrolan santai dengan Kepala Desa Sukasari, Kabupaten Subang, Oleh Solihin, sebelum melakukan olahraga pagi bersama.

Mulanya Kang Dedi menanyakan perihal dana desa didapat oleh Desa Sukasari yang juga menaungi Lembur Pakuan. Oleh membeberkan dana desa yang didapat saat ini adalah Rp890 juta. 

Dari segi aturan 40 persen atau sekitar Rp300 juta untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan. Sisanya Rp200 juta untuk ketahanan pangan, Rp100 juta untuk ekonomi warga desa, sisanya untuk penanganan stunting dan lain-lain.

"Kalau dari Pemprov (Jawa Barat) itu Rp130 juta, Rp60 jutanya untuk fisik perbaikan desa, sisanya operasional. Kalau dari kabupaten ada anggaran untuk gaji RT RW dan lainnya, untuk RT itu Rp3 juta setahun," kata Oleh. 

Kang Dedi cukup kaget mendengar hal tersebut. Sebab saat ia menjabat sebagai Bupati Purwakarta gaji RT mencapai Rp750 ribu per bulan, RW Rp800 ribu perbulan. Belum lagi Babinsa dan Bhabinkamtibmas mendapatkan biaya operasional tambahan.

"Dengan anggaran yang kecil saya bisa kok menggaji segitu, sampai terakhir membangun air mancur (Sri Baduga Maharaja). Kemudian SD tidak ada yang jelek, SMP dan SMA setiap kecamatan ada, sebelum zaman BPJS warga bisa berobat gratis cukup pakai KTP. Itu semua bisa karena uang dikelola dengan baik," kata politisi Partai Golkar ini.

Sementara itu, sebagai warga yang tinggal di Lembur Pakuan, Desa Sukasari, Dedi memberikan saran agar anggaran yang ada tidak dipecah-pecah, karena tidak akan pernah ada wujudnya.

Caranya, kata dia, uang atau anggaran difokuskan per tahun pada satu wilayah. Karena di Sukasari ada enam RW maka dalam kurun waktu satu periode jabatan kepala desa semua bisa dibangun dengan baik

"Satu tahun satu RW. Misal tadi infrastruktur Rp400 juta, ya sudah itu fokuskan dulu tahun pertama untuk satu RW. Uang segitu bisa bikin jalan hotmix dengan kualitas baik. Dengan seperti itu baru ada wujudnya dibandingkan anggaran dibagi-bagi yang nilainya tak seberapa dan tak pernah ada wujudnya," kata dia.

Sebagai warga dan tokoh masyarakat, Dedi mengaku siap membantu Oleh untuk memberikan pengertian kepada masyarakat desa bahwa pengelola anggaran akan difokuskan pada program prioritas. Sehingga pembangunan akan terasa.

"Ini Lembur Pakuan tidak pakai dana desa, tidak pakai dana provinsi atau kabupaten, tapi ini pakai DD, Dana Dedi. Ini kalau dibangun oleh pemda biaya pemeliharaan bisa mahal, tapi dikelola sendiri bisa murah," katanya.

Ia menilai mayoritas pembangunan yang ada saat ini mengalami kegagalan karena mengacu pada platform anggaran. Setiap OPD diberi jatah anggaran yang kemudian diterjemahkan dalam pikiran masing-masing.

Menurut dia, jika terus dilakukan seperti itu maka sampai kapanpun pembangunan akan gagal. Seharusnya hal itu dilihat dari prioritas pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar publik, seperti jalan.

"Infrastruktur fokuskan dulu dari mulai jalan penghubung desa, penghubung kecamatan, penghubung kabupaten, penghubung provinsi dibuat rencana. Periksa setiap anggaran sesuai tidak dengan kebutuhan dasar. Semua bergerak dengan fokus yang sama," katanya.

"Banyaknya jalan yang rusak ini akibat belanja pembangunan yang tidak tepat," kata dia menambahkan.[]