Supianto | Minggu, 30/04/2023 13:11 WIB

JAKARTA, Jurnas.com - Seorang hakim di Brasil menangguhkan perintah yang membuat aplikasi perpesanan Telegram diblokir di penjuru. Telegram sebelumnya diblokir setelah otoritas Brasil meminta data penggunayang diduga ada sangkut-paut dengan neo-Nazi. Akan tetapi, permintaan otoritas Brasil tersebut tidak dituruti.

Dalam putusan yang diterbitkan pada Sabtu (29/4), hakim federal di negara bagian Espirito Santo menyatakan bahwa tidak masuk akal untuk membatasi kebebasan berkomunikasi ribuan orang yang tidak ada hubungannya dengan kasus pidana yang sedang diselidiki.

Google, Apple, dan empat perusahaan telekomunikasi Brasil diperintahkan oleh pengadilan Brasil minggu lalu untuk menghapus Telegram dari toko aplikasi mereka dan memblokir akses ke platform.

Putusan itu dijatuhkan setelah Telegram tidak mau memberikan kepada penyidik data siapa administrator ruang obrolan sebuah neo-Nazi.

Polisi menuntut akses ke data setelah menentukan bahwa seorang anak berusia 16 tahun yang menembak mati empat orang dan melukai hampir selusin lainnya di dua sekolah di Aracruz pada bulan November telah menyebarkan konten anti-Semit di grup Telegram,

Dia bahkan telah membagikan tutorial membuat bom dan sejumlah rekaman video yang memperlihatkan kematian yang kejam.

CEO Telegram kelahiran Rusia, Pavel Durov, berjanji untuk mengajukan banding atas larangan tersebut. Dia menyatakan bahwa data yang diminta oleh penegak hukum tidak mungkin dipenuhi. Telegram mengirimkan sebagian data, tetapi tidak memberikan nomor kontak administrator.

Pengadilan menjatuhkan denda 1 juta real ($198.000) per hari selama Telegram terus menahan data lainnya. Hakim di Espirito Santo memutuskan pada hari Sabtu bahwa denda ini akan tetap berlaku.

Pemerintah Brazil sebelumnya bertindak untuk menangguhkan Telegram tahun lalu, dengan tuduhan bahwa platform tersebut menolak untuk memenuhi permintaan untuk menghentikan penyebaran disinformasi.

Perusahaan tersebut kemudian didenda pada bulan Januari karena menolak menangguhkan akun anggota parlemen sayap kanan Nikolas Ferreira.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis, Durov mengatakan bahwa dalam kasus di mana undang-undang setempat berbenturan dengan komitmen platformnya terhadap privasi, Telegram terkadang memilih meninggalkan pasar tersebut.

"Berapa pun biayanya, kami akan membela pengguna kami di Brasil dan hak mereka untuk berkomunikasi secara pribadi," tulisnya.

Sumber: RT