KPU terus melakukan penyesuaian data pemilih sementara (DPS) bagi WNI yang akan menjadi pemilih di Pemilu 2024. KPU meminta panitia pemilihan luar negeri (PPLN) melaporkan WNI pemilih yang kembali ke RI usai dievakuasi dari wilayah konflik di Sudan.

"Beberapa waktu ini kita mendapatkan informasi bahwa di Sudan sedang ada konflik bersenjata. Sementara kami juga punya PPLN di Khartoum, Sudan. Sehingga teman-teman PPLN sedang melaporkan dan sudah kita minta untuk melaporkan secara detail bagaimana situasi pemilih kita di sana," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari di KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu (30/4/2023).

Pelaporan itu, kata Hasyim, diperlukan agar KPU segera menyesuaikan status pemilih mereka dari pemilih luar negeri menjadi dalam negeri.

-

-

"Sehingga sangat mungkin nanti ada beberapa perubahan karena informasi awal yang kami terima warga kita di Sudan ada yang dibawa ke Jeddah kemudian akan dipulangkan ke Indonesia. Maka tentu akan mengubah status pemilihnya, semula di luar negeri menjadi memilih di kampung halamannya sendiri," katanya.

Hasyim menuturkan ada kondisi lain yang juga dapat mengubah status pemilih WNI yang semula di Sudan. Menurutnya, tak sedikit WNI yang dievakuasi tetap berada di luar negeri seperti di Jeddah, Arab Saudi, dan negara tetangga Sudan lainnya.

"Atau ada juga yang tetap bermukim di Arab Saudi misalkan, atau ada yang dievakuasi ke negara-negara terdekat dari Sudan," ujar Hasyim.

Hasyim mengatakan pihaknya terus menunggu perkembangan data para WNI tersebut. Hal ini dilakukannya untuk memastikan mereka tetap dapat menggunakan hak memilih di Pemilu 2024 mendatang.

"Oleh karena itu kami sedang menunggu laporan secara resmi jumlahnya berapa, siapa saja WNI kita yang terdaftar sebagai pemilih DPS di Sudan yang kemudian situasinya menjadi berubah karena ada konflik. Kami antisipasi dalam rangka memberikan layanan kepada pemilih kita baik di dalam dan di luar negeri," imbuh Hasyim.