Ponorogo (beritajatim.com) – Transformasi ke digital untuk sekarang ini merupakan sebuah keniscayaan. Hal itulah yang sedang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Ponorogo.

Saat ini diinternal Dispendukcapil Ponorogo sedang menerapkan identitas kependudukan digital (IKD). Identitas kependudukan seperti kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), bisa dilihat digawai mereka. Sehingga untuk menunjukkan KTP, bisa lewat handphone.

“Identitas kependudukan digital (IKD) sesuai dengan kenyataan yang ada, untuk pelaksanaannya masih ditataran internal, sementara hanya di pegawai Dispendukcapil saja,” kata Sekretaris Dispendukcapil Ponorogo, Heru Purwanto, Senin (26/9/2022).

Ke depan bukan tidak mungkin, indentitas kependudukan digital bakal menyasar ke semua masyarakat. Namun, arahan dari pusat penerapannya masih terbatas. Dalam waktu dekat, kata Heru pihaknya akan melakukan sosialisasi, utamanya menyasar ke aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo. Selain itu juga akan melakukan sosialisasi identitas kependudukan digital ini ke para mahasiswa di bumi reog.

“Kalau sudah diterapkan diinternal Dispendukcapil, nanti kita bakal melakukan sosialisasi ke ASN dan mahasiswa di Ponorogo,” katanya.

Di dalam identitas kependudukan digital ini, jelas Heru masing-masing ada data KTP dan data kartu keluarga. Selain dua data kependudukan itu, dalam identitas kependudukan digital itu juga bisa dilihat peduli lindungi dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang bersangkutan.

“Nantinya ya bakal menyasar ke masyarakat umum.Yang jelas untuk pelaksanaannya masih dikembangkan di internal dulu,” ungkap Heru.

Heru menambahkan bahwa pegawai Dispendukcapil Kabupaten Ponorogo menerapkan identitas kependudukan digital ini pada awal bulan Juli lalu. Sebanyak 70 pegawai, baik itu yang ada di kantor Dispendukcapil dan kantor pelayanan terpadu di Ponorogo City Center (PCC). Proses indentitas kependudukan digital ini, nantinya masyarakat harus datang ke kantor Dispendukcapil untuk penerapannya.

“Prosesnya nanti masyarakat harus datang ke kantor Dispendukcapil. Untuk melakukan verifikasi data dan proses transformasinya,” pungkasnya. (end/kun)