Sentimen
Informasi Tambahan
Kab/Kota: Surabaya
Kasus: covid-19
Partai Terkait
Tokoh Terkait
Soal Shadow Organization, Komisi X DPR Dorong Mendikbudristek Rumuskan Road Map
Beritajatim.com Jenis Media: Politik
Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki meminta Mendikbudristek Nadiem Makarim memetakan penerima manfaat dari produk-produk shadow organization.
Selain itu, Mendikbud juga didorong merumuskan road map dalam menentukan prioritas kebijakan.
Zainuddin mengungkapkan, bahwa untuk mentransformasikan pendidikan secara keseluruhan, tugas menteri tidak hanya sekedar memajukan pihak yang sudah memiliki literasi digital.
“Karena itu kami mengingatkan menteri agar masyarakat Indonesia ikut merasakan pentingnya kebijakan-kebijakan. Harus ambil kebijakan yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dunia pendidikan kita,” ujar Zainuddin saat ditemui di Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Kamis (29/9/2022).
Ia mengatakan, persoalan dunia pendidikan di Indonesia tidak hanya terkait digitalisasi. Misalnya saja, masih banyak guru honorer yang tak kunjung diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Bahkan, tak sedikit dari mereka yang gajinya belum terbayar.
“Sampai hari ini, (guru honorer) yang sedianya satu juta guru mau diangkat menjadi ASN, itu baru 293 ribu yang bisa diangkat jadi ASN. Dan itu tidak mulus-mulus semua. Masih ada mereka yang sudah diangkat, pegang SK, tapi belum dapat gaji. Mereka masih tarik-menarik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ungkap Zainuddin.
“Masih banyak masalah pendidikan yang harus dipecahkan. Masalah kompetensi guru kita juga membutuhkan perhatian,” imbuhnya.
Politisi dari Fraksi PAN tersebut juga menuding, jika memang ada inovasi teknologi digital (shadow organization), harusnya problem pembelajaran secara daring saat pandemi Covid-19 tak menjadi persoalan. Namun faktanya, masih banyak siswa justru mengeluhkan proses pembelajaran melalui daring tersebut.
Oleh sebab itulah, Zainuddin mendorong agar Kemendikbudristek merumuskan road map agar bisa dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan prioritas kebijakan. Sehingga, kebijakan itu benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi oleh dunia pendidikan di Indonesia.
“Itu sebabnya Komisi X meminta ada road map, sehingga kemudian tahu aspek-aspek apa yang dijadikan prioritas. Kalau ada road map, saya kira kementerian tidak akan kehilangan arah,” kata Zainuddin.
Sebelumnya, Zainuddin juga menyesalkan cara komunikasi Mendikbudristek Nadiem Makarim. Sebab, belakangan ini Nadiem membuat kegaduhan saat rapat kerja bersama DPR pada Senin (27/9/2022) lalu. Nadiem menyebut ada sebanyak 400 orang shadow organization atau tim bayangan yang membantunya dalam membuat inovasi di Kemendikbudristek. (Ipl/ted)
Sentimen: positif (76.2%)