Poros koalisi partai politik menjelang Pemilu 2024 makin semarak. Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Gerindra-PKB berupaya menggaet partai lain untuk menambah kekuatan.

Cecep Hidayat Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI) mengingatkan, dalam sebuah koalisi besar, maka kepentingannya juga besar.

“Pembentukan koalisi jangan cuma untuk meningkatkan porsi tawar-menawar, dan mendapatkan calon yang elektabilitasnya tinggi. Tapi, bagaimana bisa membentuk sistem jangka panjang, demokrasi,” ujarnya di Jakarta, Jumat (19/8/2022).

Dia melanjutkan, Pemilu 2024 akan menjadi pesta demokrasi kelima sesudah tahun 1999 era reformasi.

“Harapannya, demokrasi di Indonesia dapat terkonsolidasi dengan baik, demokrasi lebih matang yang ditandai dengan adanya kerja sama dari para elite partai politik,” imbuhnya.

Koalisi partai politik, sambung Cecep, sejatinya harus bisa membawa manfaat bagi bangsa.

“Kalau membangun koalisi harusnya dengan membangun politik demokrasi, bukan hanya untuk jangka pendek mengusung dan memuluskan calon mereka saja,” timpalnya.

KIB yang beranggotakan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dikabarkan tengah mendekati Partai Demokrat. Sedangkan Gerindra-PKB mencoba mengajak PDI Perjuangan gabung koalisi.

“Kalau bicara koalisi yang terbangun di Indonesia, pengalaman dari beberapa Pemilu, biasanya bukan koalisi permanen. Selalu berubah-ubah. Koalisi di pusat dan daerah biasanya berbeda. Dengan bermunculannya berbagai koalisi, diharapkan proses demokrasi di Indonesia semakin sehat dan dinamis,” ucapnya.

Menurutnya, dengan berkoalisi, parpol bisa memajukan calon mereka sendiri, mau pun melihat-lihat calon dari partai satu koalisi, dan kemudian mengincar satu yang memiliki elektabilitas tertinggi.

“Tunjukkan ke bawah performa yang mereka punya. Sekarang yang masih ada di birokrasi, DPR, terus bekerja untuk rakyat, maka ketika Pilpres, masyarakat bisa memilih secara rasional. Yang dilihat adalah rekam jejak capres dan cawapresnya,” lanjut Cecep.

Sebelumnya, Airlangga Hartarto Ketua Umum Partai Golkar menegaskan KIB bersifat inklusif, terbuka untuk siapa saja.

“Kami ingin politik yang menyatukan, inklusif, didasarkan pada kesamaan gagasan dan pemikiran untuk kemajuan Indonesia yang kita cintai,” katanya.

Sembari membangun koalisi, Airlangga mengingatkan para elite partai politik terlebih yang berambisi untuk maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden untuk mulai membuat visi misi, serta bekerja nyata dengan posisi atau jabatannya.(rid/faz)