Anggota DPRD DKI Gembong Warsono menyoroti kebijakan yang cukup kontroversial dari PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Terbaru, Heru melakukan pembongkaran terhadap jalur sepeda dan pedestrian dan menjadikannya jalur untuk kendaraan bermotor. Hal ini dikecam oleh pengguna sepeda di media sosial.

Baca Juga: Bukan Rusak Hasil Penataan Anies Baswedan Lagi, Tujuan Bongkar Jalur Sepeda ala Heru Budi: Demi Memperindah DKI Jakarta!

Gemabong sendiri tidak masalah, dirinya yakin manuver tersebut sudah dipersiapkan matang-matang oleh Heru.

Menurutnya, tidak mungkin pemimpin ibu kota Indonesia itu merubah kebijakan tanpa adanya pertimbangan maupun kajian terlebih dahulu.

"Apapun yang dilakukan (pemerintah) itu ketika ada perubahan. Ini kan ada perubahan ya, pasti saya meyakini itu melalui kajian. Kajiannya terhadap pengguna jalur sepeda yang ada di Jakarta," jelas Gembong saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (20/4/2023).

Gembong pun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan kajian mengenai jalur sepeda. Ia menduga hasilnya adalah jumlah pengguna sepeda di Jakarta sudah tidak terlalu signifikan, sehingga semakin hari semakin berkurang.

Baca Juga: PDIP Miliki Jokowi, Koalisi Besar Kemungkinan Besar Diatur oleh Megawati

Kajian itu pun dinilai membuat penggunaan jalur sepeda menjadi tidak maksimal. Karena itu, kata Gembong, Heru Budi memutuskan melakukan refungsi (alih fungsi) jalur sepeda itu untuk dijadikan sebagai jalur kendaraan bermotor.

"Mungkin seperti itu dalam benak saya, karena tidak mungkin mengubah suatu kebijakan tanpa melalui kajian," ujar Gembong.

Sementara itu, Dinas Perhubungan DKI melakukan perbaikan ukuran jalan raya yang terkait dengan bentuk fisik jalan (geometrik) di Simpang Jalan Wijaya I-Jalan Wolter Monginsidi-Jalan Suryo (lampu merah Santa), Jakarta Selatan.

Baca Juga: Hasto Kristiyanto Ungkap Capres PDIP Pilihan Megawati Harus Punya Kriteria Ini…

Hal ini dilakukan demi mengurai kemacetan bagi warga yang berlalu lintas yang sering terjadi dalam wilayah tersebut.

"Penataan tersebut dilakukan agar distribusi kendaraan dapat berjalan lebih baik, seiring dengan semakin tingginya kemacetan di area tersebut," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Syafrin Liputo dalam keterangan tertulis, Minggu (16/4/2023).

Pemprov DKI Jakarta juga terus mengupayakan berbagai langkah cepat yang dibarengi evaluasi agar kebijakan efektif dan tepat sasaran.

Setelah melalui kajian bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya diputuskan untuk membuka ruas jalan yang tidak dipakai untuk kendaraan melintas atau jalan "idle" sebagai akses kendaraan.

Baca Juga: Lebaran Bisa Lega, Heru Budi Hartono Turun Menjamin Keamanan di DKI Jakarta

Kemudian, Dinas Bina Marga DKI juga telah melakukan penyesuaian pada trotoar dengan melakukan pemasangan ramp yang menyesuaikan kemiringan trotoar dan diaspal sehingga jalan "idle" dapat dilintasi kendaraan.

Baca Juga: Kenapa Banyak Orang yang Menikah Setelah Lebaran?

Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Warta Ekonomi dengan Suara.com.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.