PIKIRAN RAKYAT – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta buka suara soal konflik Kelompok Kekerasan Bersenjata (KKB) Papua yang belum juga berakhir. Tak hanya warga sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga menjadi korban.

Sebelumnya publik dihebohkan dengan kabar KKB Papua pimpinan Egianus Kogoya yang menculik pilot Susi Air, Kapten Phillip Mehrtens. Hingga kini sang pilot masih disandera dan belum ada tanda-tanda kapan dibebaskan.

Setelahnya muncul, kasus serupa oleh KKB Papua yakni penembakan terhadap pengemudi ojek online hingga yang terbaru pada 15 April 2023, terjadi penembakan terhadap prajurit TNI dari Satgas Yonif R 321/GT yang bertugas di wilayah Mugi-Mam, Kabupaten Nduga.

Baca Juga: 7 Strategi Gus Dur Tangani Konflik Papua: Menginap saat Tahun Baru hingga Dorong Otonomi Khusus

Kabar tewasnya prajurit TNI Pratu Miftakhul Arifin, terlukanya empat prajurit lain, juga informasi masih ada prajurit menyebabkan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menaikkan status menjadi Siaga Tempur di sejumlah wilayah rawan di Papua.

Anggota DPR Sukamta justru mengatakan Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah penanganan konflik Papua dengan sungguh-sungguh. Hal itu disampaikannya pada Rabu 19 April 2023.

“Adanya rangkaian serangan oleh KKB yang menyebabkan cukup banyak prajurit TNI dan warga sipil menjadi korban, menunjukkan pemerintah selama ini tidak memiliki desain penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh. Kalau mau ditingkatkan jadi Siaga Tempur, tapi pendekatannya (dan) penyelesaiannya masih setengah hati, yang akan jadi korban para prajurit TNI dan warga sipil,” katanya.

Pria yang juga politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengungkap keyakinannya soal Pemerintah yang sudah mengetahui data atau aktor di balik aksi teror terhadap masyarakat tersebut.

Baca Juga: PDIP Sarankan Pemerintah Beri Cap Separatis pada KKB Papua, Tegaskan Status NKRI di Bumi Cenderawasih

“Siapa aktornya, bagaimana jaringannya, dimana wilayah kerjanya, saya yakin pemerintah sudah mengetahui. Kalau ini masuk dalam kategori separatisme, mestinya jelas siapa yang punya tanggung jawab mengatasi hal ini. Ini kasihan prajurit TNI, Polri terus berguguran. TNI juga dibelenggu dengan tidak adanya peraturan turunan dari UU tentang TNI terkait operasi militer selain perang,” katanya.

Tak hanya itu, ia juga mempertanyakan anggaran untuk TNI dalam menjalankan proses Siaga Tempur yang disuarakan Panglima TNI Yudo Margono.

“Apakah dengan ditingkatkan status operasi menjadi siaga tempur akan ada tambahan anggaran, ada tambahan personil, penambahan peralatan tempur, sudah ada pengkondisian wilayah? Kalau tidak ada perbedaan, artinya ini masih jadi kebijakan yang setengah hati. Maka menjadi sangat penting pemerintah punya desain penyelesaian masalah Papua secara komprehensif,” katanya.***