Merespons hal itu, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mendesak Pemerintah tidak setengah hati menyelesaikan rangkaian kekerasan yang dilakukan oleh KKB.

Politisi PKS itu mengingatkan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono tidak boleh setengah-setengah dalam menaikan status menjadi Siaga Tempur.

Menurutnya, Kalau mau ditingkatkan jadi Siaga Tempur, tapi pendekatannya penyelesaiannya masih setengah hati, yang akan jadi korban para prajurit TNI dan warga sipil.

Sukamta mengatakan, pemerintah seharusnya menghimpun informasi intelijen dan masukan dari tokoh masyarakat lokal untuk bisa menentukan pendekatan apa yang paling tuntas untuk memutus rangkaian kekerasan yang dilakukan KKB.

“Siapa aktornya, bagaimana jaringannya, dimana wilayah kerjanya, saya yakin pemerintah sudah mengetahui," jelas Sukamta.

Dalam pandangan Sukamta, kalau memang tindakan KKB mengarah ke  separatisme, seharusnya jelas siapa yang punya tanggung jawab mengatasi hal ini.

"Ini kasihan prajurit TNI, Polri terus berguguran. TNI juga dibelenggu dengan tidak adanya peraturan turunan dari UU tentang TNI terkait operasi militer selain perang,” ungkap Politisi PKS ini.
 
Ia pun mengkritik anggaran untuk TNI melalukan operasi di Papua sangat terbatas dengan peralatan seadanya. Kenaikan status siaga tempur sudah seharusnya berdampak pada tambahan anggaran, personil dan peralatan tempur.

"Sudah ada pengkondisian wilayah? Kalau tidak ada perbedaan, artinya ini masih jadi kebijakan yang setengah hati," pungkasnya.

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.