Peneliti dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Gabriel Lele menyoroti sejumlah fakta yang mengejutkan terkait dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Dirinya mengatakan kelompok separatis tersebut semakin bergeliat, bahkan sporadis sejak 2016. Hal ini tentu cukup unik.

Baca Juga: Carut-marut Bunga Utang Kereta Cepat, Jokowi Diperingatkan Wakil Rakyat: Jangan Bebani Lagi APBN!

Unik karena saat tersebut adalah waktu dimana wilayah tersebut menjadi fokus perhatian dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Menurut dia, Presiden Jokowi yang sering ke Papua, serta gencarnya pembangunan dan percepatan infrastruktur memicu gerakan separatis dan eskalasinya.

"Karena itu, refleksi terdalamnya adalah bagaimana memosisikan hubungan antara tindak kekerasan dengan gerakan pembangunan. Apakah ini dapat meredam konflik atau memacu konflik lanjutan?" lanjut Gabriel.

Gabriel mengidentifikasi gerakan KKB akhir-akhir ini menampakkan skalanya yang makin masif. Kenekatan KKB makin tinggi hingga membuat 36 prajurit TNI diserang dan nasibnya belum jelas.

Baca Juga: Mudahnya Tinggal Ikuti Pemerintah Jokowi, Habib Rizieq Soal Beda Waktu Salat Idulfitri: Ayo Belajar Hormati Saudara Kita

"Konon ada sembilang yang disandera KKB minta ditebus. Mudah-mudahan tidak ada eskalasi lebih lanjut,” tuturnya.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh tim peneliti UGM, Gabriel mengemukakan titik-titik sporadis KKB tidak hanya pos keamanan yang dijaga TNI dan Polri.

Namun, pemukiman warga sipil yang kerap kali dibakar KKB. Mirisnya, masyarakat sipil justru yang paling banyak menjadi korban meninggal akibat kebrutalan KKB. Dari data yang kami himpun sampai Juli 2022, lingkungan aparat termasuk Polsek menjadi sasaran utama dari KKB.

Baca Juga: Maunya Lebaran Bersama Keluarga Sendiri, Orang Istana Diwanti-wanti Jokowi: Enggak Usah Ikut

"Makin canggih peralatan yang dibawa aparat makin menarik perhatian KKB untuk diserang, karena itu lingkungan aparat TNI/Polri menjadi sasaran utama," jelasnya.

Gabriel pun memberikan solusi bagi pemerintah dengan menggunakan tiga pendekatan. Di antaranya; dialog dan trust-building initiatives, pembangunan yang sensitif konflik dan langkah penegakkan hukum yang tegas tetapi humanis.

“Yang harus digarisbawahi adalah dialog versi kacamata Papua adalah referendum. Ini yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Pusat," ungkapnya.

Sementara itu, Koordinator Tim Terpadu Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan Bidang Polhukam Provinsi Papua, John A. Norotouw memetakan bahwa perubahan di Papua dipicu oleh tiga perubahan besar.

Baca Juga: PDIP Miliki Jokowi, Koalisi Besar Kemungkinan Besar Diatur oleh Megawati

"Pertama, reformasi yang terjadi di Indonesia. Kedua, otonomi khusus yang diberlaukan di Papua. Ketiga, otonomi baru DOB," tutur Norotouw.

Baca Juga: 80 Anggota Satgas Karya Bakti Diturunkan Bantu Pengamanan Lebaran 2023

Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Warta Ekonomi dengan JPNN.com.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.