Jakarta, Gatra.com – Tentara Pembebasan Negara Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) atau dikenal sebagai Kelompok Separatis Teroris (KST) menyerang dan menembaki prajurit TNI dari Satgas Yonif R 321/GT yang bertugas di wilayah Mugi-Mam, Kabupaten Nduga, Papua pada Sabtu (15/4).

Hingga saat ini, pihak TNI baru memastikan 1 prajurit gugur, yaitu Pratu Miftakhul Arifin, 4 prajurit terluka dan empat prajurit yang dalam pencarian. Akibat insiden tersebut, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menaikkan status keamanan menjadi Siaga Tempur di wilayah rawan di Papua.

Menanggapi situasi tersebut, Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta Pemerintah untuk totalitas dan tuntas dalam menyelesaikan serangkaian kekerasan yang dilakukan oleh KST. Termasuk saat Panglima TNI menaikan status menjadi Siaga Tempur, menurutnya juga tidak boleh setengah-setengah.

“Adanya rangkaian serangan oleh KST yang menyebabkan cukup banyak prajurit TNI dan warga sipil menjadi korban, menunjukkan pemerintah selama ini tidak memiliki desain penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh,” kata Sukamta.

Ia menambahkan, kalau pendekatan penyelesaian di wilayah konflik Papua tidak bisa dilakukan dengan setengah hati, karena akan menambah korban dari sisi prajurit TNI dan warga sipil.

Menurut Sukamta, mestinya pemerintah dengan informasi yang dihimpun dari intelijen negara dan masukan dari tokoh masyarakat lokal bisa menentukan pendekatan apa yang paling cocok untuk memutus rangkaian kekerasan yang dilakukan KST.

“Siapa aktornya, bagaimana jaringannya, di mana wilayah kerjanya, saya yakin pemerintah sudah mengetahui. Kalau ini masuk dalam kategori separatisme, mestinya jelas siapa yang punya tanggug jawab mengatasi hal ini. Ini kasihan prajurit TNI, Polri terus berguguran. TNI juga dibelenggu dengan tidak adanya peraturan turunan dari UU tentang TNI terkait operasi militer selain perang,” ujarnya.

Politikus PKS ini juga menyoroti anggaran TNI melakukan operasi di Papua yang sangat terbatas dengan peralatan seadanya. “Apakah dengan ditingkatkan status operasi menjadi siaga tempur akan ada tambahan anggaran, ada tambahan personil, penambahan peralatan tempur, sudah ada pengkodisian wilayah?” kata Sukamta.

“Kalau tidak ada perbedaan, artinya ini masih jadi kebijakan yang setengah hati. Maka menjadi sangat penting pemerintah punya desain penyelesaian masalah Papua secara komprehensif,” ia menambahkan.

14