Kepuasan publik (approval rating) terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada April 2023 mencapai rekor, yakni 75,5%. Merujuk hasil survei Indikator Politik Indonesia, angka itu merupakan capaian tertinggi sejak 2014 silam.

“Kalau kami lihat dalam 8 tahun terakhir, survei kali ini paling tinggi,” ungkap Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi, dalam paparannya secara daring, Rabu (19/4). Ini memecahkan rekor approval rating tertinggi sebesar 75,3% pada Januari 2022.

Menurutnya, baiknya capaian tersebut tidak lepas dari kerja-kerja tim ekonomi pemerintah. Salah satunya adalah Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan, lantaran dinilai sukses mengendalikan inflasi jelang Lebaran.

“Jika dilihat dari data survei, yang banyak dikeluhkan masyarakat biasanya adalah harga bahan pokok. Kalau harga bahan pokok stabil, secara teknokratis menjadi peran Menteri Perdagangan,” ucapnya. “Kredit poinnya tetap ke Presiden.”

Pada kesempatan sama, Pemimpin Redaksi BTV, Primus Dorimulu, berpendapat, tingginya kepuasan publik ini tidak lepas dari kepiawaian Jokowi dalam menjaga stabilitas politik. Padahal, Kepala Negara bukanlah pimpinan partai politik (parpol).

"Dalam politik yang stabil baru kita bisa bangun ekonomi. Kalau politik tidak stabil, tidak bisa," katanya..

"Jokowi tidak punya partai, tapi karena kepiawaian dia bisa dapat dukungan dari partai. Tidak hanya partai pengusung dia [pada] 2019, tapi setelah dia menang, demi menciptakan stabilitas, dia rangkul Prabowo dan Sandiaga Uno untuk stabilitas," sambungnya. Prabowo-Sandi adalah rival Jokowi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Menurut Primus, Jokowi mengutamakan stabilitas politik lantaran memahami risiko yang terjadi jika polarisasi dibiarkan berlarut-larut. Dicontohkannya dengan berbagai negara yang hingga kini tidak bisa maju lantaran terus dilanda perang saudara.