Presiden PKS Ahmad Syaikhu meminta setiap pihak menyikapi dengan dewasa terkait potensi perbedaan waktu Lebaran 2023. Dia menyebut jika memang ada perbedaan seharusnya tak menjadi pemecah melainkan jadi ruang toleransi.

"Saya kira ini masalah kaitan kita harus lebih dewasa ya. Masalah mesikapi berbagai perbedaan furu'iyah sehingga dengan perbedaan ini tentu bukan menjadi faktor pemecah belah bangsa tapi kita justru membuka ruang-ruang, toleransi di antara sesama umat. Karena masing-masing punya pegangan, masing-masing punya dasar. Tapi kan belum ditentukan ini pasti berbeda, mudah-mudahan bisa jadi juga bersama sama. Saya kira itu," kata Ahmad Syaikhu kepada wartawan di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/4/2023).

Kemudian, (Plt) Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono mengatakan hal senada. Menurut Mardiono, jika terjadi perbedaan Lebaran seharusnya menjadi bentuk toleransi di masyarakat.

-

-

"Itu juga bentuk toleransi dari umat muslim ya bahwa umat muslim yang mayoritas di negeri ini itu tidaklah kemudian memaksakan kehendak. Kita besar memberikan ruang toleransi termasuk bagi yang menjalankan Idul Fitri nanti kalau nggak salah di hari Jumat di tanggal 21 ya, itu juga kita aminin tetapi pemerintah belum memutuskan ya," ujar Mardiono.

Sebelumnya, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, meminta negara hadir secara adil dan ihsan dalam memberikan fasilitas di tengah potensi perbedaan waktu Lebaran 2023. Haedar mengatakan perbedaan merupakan hal yang lumrah.

"Lebaran Idul Fitri boleh berbeda, tetapi kita bisa bersama merayakan dan melaksanakannya. Kalau besok ada perbedaan itu adalah hal yang lumrah karena ini soal ijtihad, sampai nanti kita bersepakat ada kalender Islam global," kata Haedar dikutip dari situs resmi Muhammadiyah, Senin (17/4).

Haedar Nashir mewanti-wanti jangan sampai terjadi rezimentasi agama di negara ini. Menurut dia, pemerintah tidak perlu melarang penggunaan fasilitas oleh warga yang berbeda pendapat.

"Kalau misalkan tidak memberi fasilitas yang selama ini digunakan menjadi milik negara untuk yang berbeda seperti besok Muhammadiyah Lebaran 21 (April 2023), tidak perlu bikin larangan. Syukur lebih kalau silakan gunakan, hari ini digunakan Muhammadiyah, besok digunakan tanggal 22," imbuh Haedar.

Haedar mengatakan penggunaan satu lokasi untuk salat Id yang berbeda hari tidak akan membatalkan salah satu di antara keduanya. Bahkan, menurut Haedar, lokasi tersebut mendapat keberkahan dua kali lipat karena digunakan untuk salat Id dua kali.

Perihal permintaan Muhammadiyah soal izin penggunaan fasilitas sebagai tempat salat id di salah satu daerah, Haedar memberikan penjelasan. Menurut Haedar, permintaan itu bukan karena Muhammadiyah tidak mempunyai fasilitas sendiri, namun karena ingin menegaskan bahwa fasilitas negara merupakan milik seluruh masyarakat.

"Biasanya kita juga punya fasilitas-fasilitas, tapi bukan itu. Kami bisa menyelenggarakan di tempat kami. Tapi yang kami inginkan adalah negara, pemerintah dengan segala fasilitasnya itu milik seluruh golongan dan rakyat," ujar Haedar.

Lebih lanjut, Haedar menyatakan Muhammadiyah sama sekali tidak menuntut lebih. Dia lalu mengutip pernyataan Presiden pertama Indonesia, Sukarno, pada pidato 1 Juni soal Indonesia bukan milik satu orang, satu golongan, tapi Indonesia milik semua untuk semua.

"Lebih dari itu, mari kita bangun bangsa ini menjadi lebih maju. Kalau persoalan-persoalan tadi itu kan persoalan rumah tangga kita berbangsa dan bernegara, ada dinamikanya tidak perlu didramatisasi," imbuh Haedar.

"Tapi yang tidak kalah penting adalah, bisakah bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar dengan alamnya yang kaya raya. Ke depan kita manajemen dengan baik sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa dalam spirit berkemajuan," sambung dia.