Jakarta: Anggota Komisi I DPR Dave Laksono menilai peningkatan status operasi di Nduga, Papua, menjadi siaga tempur, langkah tepat. Kebijakan itu dinilai memang sepatutnya ditempuh karena situasi cukup mencekam dan serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) semakin tak terbendung. 
 
"Sudah sewajarnya mengingat situasi terus mencekam dan keberutalan OPM (Organisasi Papua Merdeka) semakin tidak terbendung," ujar Dave, Selasa, 18 April 2023.
 
Meski status situasi di Papua ditingkatkan, kata dia, TNI tetap harus mengedepankan kemanusiaan dengan menjamin keselamatan masyarakat sipil di Papua. Selain itu, Dave mengkritisi pemerintah untuk mengevaluasi strategi pendekatan di Papua.

-?

- - - -
"Tentunya harus tetap mengedepankan kemanusiaan, akan tetapi dengan masih membaranya situasi di Papua, ini membuktikan bahwa strategi yang digunakan masih belum tepat," ungkap dia.
 
Sementara itu, senator Papua Barat sekaligus Ketua Pansus Papua Filep Wamafma mengungkapkan tidak ada yang bisa diharapkan dari perang dalam menyelesaikan konflik. Berbagai upaya penyelesaian konflik di Bumi Cenderawasih sudah disampaikan kepada pemerintah, namun belum ada tindakan konkret khususnya untuk tidak lagi melakukan pendekatan militer.
 
"Memang kita akui bahwa masalah yang hari ini terjadi di Papua bukan sebatas baru terjadi. Ini ada sejarahnya sampai hari ini masih berkembang dan tumbuh di generasi muda dan ini ada akar penyebabnya," ungkap Filep.
 
Perang atau kontak senjata menjadi solusi terakhir jika tidak ada solusi lain yang bisa dilakukan. Namun, dalam penyelesaian konflik di Papua pemerintah sudah banyak menerima masukan dari berbagai pakar dan negarawan dengan mengutamakan dialog atau berdiplomasi.
 
"Jangan kita korban prajurit kita dalam hadapi kasus bersenjata. Mereka punya keluarga, anak dan keinginn masa depan, jadi menurut saya proses yang dilakukan oleh TNI sekarang perlu dievaluasi agar tidak jatuh korban dari dua belah pihak," kata Filep. Perintah siaga tempur dinilai bisa memanaskan situasi Papua Peneliti Papua Universitas Paramadina Adriana Elisabeth menekankan putusan Panglima TNI Yudo Margono pasti diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai panglima tertinggi. Perintah siaga tempur dinilai akan menjadikan konflik di Papua semakin memanas. Jika bertujuan untuk membebaskan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehrten, ia menilai tindakan itu tidak tepat.
 
"Jadi kemungkinan bukan untuk membebaskan tapi menangkap komandannya (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat/TPBNPB Egianus Kogoya) kalau ini bisa membebaskan pilot secara aman tapi ini saya kira ini bukan target utamanya," ujar Adriana.
 
Menurut dia, dalam daerah dengan situasi konflik, berbagai informasi yang menjadi sumber haruslah didengar. Sebab, akan membahayakan jika hanya mendengarkan dari satu sumber saja. Pernyataan ini berkaitan dengan klaim kelompok TPNPB yang disebut masih menahan 12 jenazah TNI.
 
"Kalau seperti ini pilot kemungkinan tidak selamat juga besar. Tapi ini sudah perintah dan sudah mengatakan harus menyiapkan segera. Tidak lagi fokus pembebasan pilotnya," ungkap dia.
 
Dia menekankan setiap tindakan yang dilakukan TNI tergantung pada putusan politiknya. Putusan yang dibuat akan menentukan apa yang harus dilakukan oleh TNI. 
 
Dengan kondisi yang sekarang memanas di Papua, putusan politik untuk menghindari jatuhnya korban lebih banyak harus ditentukan. Presiden Joko Widodo sebagai panglima tertinggi dinilai harus memantau dan memastikan TNI berkerja secara terukur.
 
"Untuk menghadapi serangan ini harus diukur sampai kapan operasi tempur ini, jadi harus ada putusan politik perhitungan jelas dan targetnyanya. Presiden harus berkomunikasi terus dan memantau TNI untuk target dan sampai kapan karena memang harus ada putusan politik," ucap Adriana.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
 

(AGA)