Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu memiliki sejumlah alasan mengapa memprioritaskan reaktivasi jalur kereta api daripada opsi membangun jalan tol di Madura dalam mendukung mobilitas orang dan barang di "Pulau Garam". Pertama, biaya pembangunan lebih murah.

"Reaktivasi kereta ini, menurut saya, lebih murah dibanding jalan tol. Perkiraan saya, nih, ya, saya bukan orang fisik, tapi pasti di bawah Rp10 milaran per kilonya. Tapi, kalau tol itu, kan, per kilonya butuh Rp100 miliaran," terangnya.

"[Reaktivasi] enggak membutuhkan anggaran yang besar karena relnya sudah ada, asetnya sudah ada, persoalannya relnya mau diganti atau tidak? Tapi hitung-hitungannya dari orang yang mengerti infrastruktur, ya, Rp10 miliaran per kilonya," sambungnya.

Kedua, reaktivasi kereta api Madura selaras dengan kebijakan pemerintah yang mengarusutamakan program ramah lingkungan (go green).

"Di beberapa provinsi sudah dibangun, misalnya Sulsel, ya. Itu, kan, tujuannya bukan berpihak pada pemilik kendaraan bermotor, tapi di mana pun di dunia, tranportasi massal itu nomor satu," katanya.

Ketiga, dibutuhkan masyarakat luas. Oleh sebab itu, Eropa sejak abad ke-19 mulai membangun infrastruktur perkeretaapian. Kebijakan serupa diterapkan di negara jajahannya, termasuk Indonesia pada tahun 1900-an.

Keempat, kehadiran kereta api Madura akan menggeliatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebab, bakal mempercepat arus distribusi barang sehingga harga-harga, termasuk kebutuhan pokok, lebih terjangkau.

"Kami, kan, di Pulau Madura itu, kan, terpisah, ya. Pasti akan lebih murah karena cost kereta itu lebih murah karena bisa massal, termasuk distribusi barangnya itu bisa lebih murah sehingga nanti lebih terjaga harganya," urai Fauzi.